Penulis : Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG — Akses jalan di RT 04 Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), kembali mengalami keretakan dan penurunan badan jalan. Kondisi tersebut terlihat disisi kiri maupun kanan jalan dan mulai mengkhawatirkan warga yang setiap hari melintas.
Ilham, warga setempat mengatakan, keretakan pada badan jalan dikhawatirkan semakin melebar dan menyebabkan jalan amblas apabila tidak segera mendapatkan penanganan. “Setahu kami ini jalan milik provinsi. Tahun 2024 dulu sudah dibangun. Sekarang yang melewati jalan ini ada tiga kabupaten, yakni Kukar sendiri, Kubar dan Mahulu. Tolong ditindaklanjuti karena baru 2024 dibangun, namun 2026 ini sudah rusak lagi,” ungkap Ilham kepada Korankaltim.com, Kamis (13/8/2026).
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Jalur tersebut sebelumnya juga sempat mengalami persoalan serupa dan beberapa kali mendapatkan penanganan darurat, termasuk pengecoran. Namun kondisi tanah yang dinilai labil menjadi tantangan tersendiri. Pergerakan tanah serta genangan air, terutama ketika terjadi pasang, dikhawatirkan mempercepat kerusakan badan jalan.
Jalan di Desa Margasari ini memiliki peran penting karena menjadi akses penghubung bagi masyarakat dan pengguna jalan yang melintas menuju sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, termasuk Kukar, Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Warga berharap pemerintah melalui instansi yang memiliki kewenangan segera melakukan pemeriksaan teknis di lokasi. Penanganan lebih awal dinilai penting untuk mencegah kerusakan berkembang dan menjaga keselamatan pengguna jalan.
Selain perbaikan permukaan, warga juga berharap dilakukan kajian terhadap kondisi tanah dan sistem drainase di sekitar lokasi. Dengan begitu, penanganan tidak sekadar memperbaiki retakan yang tampak, tetapi juga menyasar faktor penyebab agar kerusakan serupa tidak terus berulang.
Menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur Abdurrahman menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan bidang terkait.
Namun berdasarkan komunikasi lanjutan, diketahui ruas jalan tersebut berstatus jalan nasional dan pembiayaannya bersumber dari APBN. Karena itu, laporan masyarakat akan diteruskan kepada Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Terima kasih informasinya, kami akan koordinasikan dengan bidang terkait,” kata Abdurrahman saat dihubungi Korankaltim.com secara terpisah.
Berdasarkan informasi yang diterima, ruas tersebut merupakan jalan nasional sehingga laporan masyarakat akan diteruskan kepada Balai Jalan Kementerian PU. “Sebagai info jalan itu jalan nasional (APBN) jadi laporan kami teruskan ke Balai Jalan Kementerian PU,” tulisnya dalam pesan singkat melalui Whatsapp.
Editor: Aspian Nur
