Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Konflik lahan yang belum terselesaikan, kerusakan akses jalan, dan keterbatasan air bersih masih menjadi persoalan masyarakat Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berlangsung, warga desa sekitar ibu kota baru masih menantikan pemerataan pembangunan serta kepastian atas hak-hak mereka.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan observasi dan focus group discussion (FGD) yang digelar Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty (YOU-RINGS), program Institut Hijau Indonesia, bersama masyarakat dan pemangku kepentingan di Kantor Kemenko 3 IKN, Kamis (24/9/2026).
Ketua YOU-RINGS Kaltim, Muhammad Nathan Syah Putra, mengatakan Desa Telemow dipilih sebagai fokus kajian karena mencerminkan kesenjangan pembangunan antara kawasan IKN dan wilayah di sekitarnya.
“Kami melihat pembangunan IKN sangat masif, tetapi daerah sekitar kawasan IKN masih sangat jauh atau timpang dengan pembangunan IKN itu sendiri. Maka dari itu, Desa Telemow menjadi salah satu desa prioritas kami untuk mengangkat isu-isu permasalahan yang ada,” ujarnya saat ditemui di lokasi kegiatan.
Nathan menyebut, diskusi tersebut mengungkap sejumlah kebijakan yang telah dilakukan pemangku kepentingan, tetapi belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat.
“Hasil diskusi ini nantinya akan kami rangkum dalam policy brief. Setelah itu, kami juga akan melakukan tindak lanjut dan komunikasi kembali dengan pihak-pihak terkait untuk melihat bagaimana solusi konkret dari persoalan yang telah dibahas,” tambahnya.
Kepala Desa Telemow Muhammad Munib mengungkapkan, konflik lahan antara masyarakat dan PT ITCI Kartika Utama telah berlangsung hampir 10 tahun dan berdampak pada sekitar 1.000 kepala keluarga.
“Masyarakat menunggu kebijakan atau produk hukum dari pemerintah agar memiliki kepastian hukum terkait hak-hak mereka,” katanya.
Selain konflik lahan, kondisi jalan dari Telemow menuju IKN melalui Pemaluan juga menjadi perhatian. Sekitar 10.000 warga di kawasan tersebut mengandalkan akses jalan itu untuk aktivitas sehari-hari.
“Dari 1.220 kepala keluarga, baru sekitar 350 rumah yang teraliri air. Kami berharap pemerintah daerah melalui Perumdam Danum Taka maupun perusahaan dapat memperluas layanan air bersih bagi masyarakat,” tegasnya.
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Otorita IKN, Okdilia Subiyono, mengatakan pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan masyarakat.
“Kita bangun bukan hanya fisiknya, tapi juga masyarakatnya. Namun, memang masih ada ketimpangan. Kami melihat kesenjangan ini tidak terlalu jauh, tetapi di daerah luar atau sekitar kawasan IKN masih ada jarak yang perlu diperhatikan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
