Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat tata kelola dan standarisasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) sebagai bagian dari persiapan implementasi wajib belajar 13 tahun.
Satuan pendidikan PAUD dan PNF didorong memiliki tata kelola yang akuntabel, transparan, serta memenuhi standar nasional pendidikan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan layanan pendidikan semakin berkualitas dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Karena itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas.
Menurutnya, pendidik memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter sekaligus kualitas generasi penerus. Profesi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga menjadi bagian dari pengabdian untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“Menjadi tenaga pendidik bukan sekadar menjalankan pekerjaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi masa depan,” ujar Mulyono, Minggu (6/9/2026).
Karena itu, kemampuan dan wawasan harus terus ditingkatkan. Ia mendorong tenaga pendidik tidak berhenti belajar dan memanfaatkan berbagai kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia, baik melalui pendidikan formal maupun program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan pemerintah.
Ia menekankan semangat belajar tersebut juga perlu ditularkan kepada anak-anak. Menurutnya, keteladanan dari guru maupun di lingkungan pendidikan dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk memiliki semangat belajar yang tinggi.
“Jangan pernah merasa cukup dalam belajar. Teruslah mengembangkan diri, karena ketika guru menunjukkan semangat untuk belajar, anak-anak juga akan melihat dan terdorong untuk melakukan hal yang sama,” katanya.
Selain penguatan kompetensi, ia juga meminta para tenaga pendidik turut menyosialisasikan berbagai program pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Salah satunya melalui program beasiswa yang disediakan pemerintah. Program tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
Sehingga meminta agar informasi mengenai program beasiswa pemerintah daerah dapat disampaikan lebih luas kepada keluarga dan masyarakat.
“Jangan sampai ada yang membutuhkan dukungan pendidikan, tetapi tidak mengetahui bahwa program tersebut tersedia,” tutupnya. (adv)
Editor: Erwin
