Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Kutai Kartanegara mendapat respons dari Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, secara terbuka mempertanyakan kinerja PT PLN (Persero) dan mendesak badan usaha milik negara tersebut memberikan klarifikasi yang transparan.
Ia menilai, masyarakat tidak boleh dibiarkan, meraba-raba dalam ketidakpastian tanpa tahu alasan di balik matinya aliran listrik di rumah warga.
"Mereka masyarakat juga berhak tau apa yang sebenarnya terjadi, karena banyak sekali kendala teknis ini," kata Ahmad Yani, Jumat (25/9/2026).
Selain itu, Ahmad Yani juga menyoroti, kontradiksi yang dirasakan warga. Kata dia, Kukar dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia dalam pemenuhan Sumber Daya Alam (SDA), terutama sebagai penghasil batu bara dan minyak gas bumi.
Dirinya menilai, sangat wajar jika masyarakat melayangkan protes keras ketika daerah yang menyuplai bahan baku energi nasional justru harus m3nagalami kerisis listri.
"Kita ini salah satu wilayah kaya SDA, masyarakat juga perlu tau masalah apa yang sebenarnya terjadi," ungkapnya.
Ahmad Yani memastikan tidak akan tinggal diam. Komitmen warga yang tertib membayar tagihan bulanan harus diganjar dengan layanan yang andal, bukan pemadaman tanpa pemberitahuan yang jelas.
"Sebagai langkah konkretnya kami dari DPRD Kukar akan jadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil PLN dalam waktu dekat.
Ia berpesan kepada pihak PLN untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat terkait permasalahan ini, jangan sampai mereka hanya menerima dampak buruknya saja.
"Lewat RDP nanti kami akan coba bedah semuanya terkait tata kelola dan menajemen kelistrikan di wilayah Kukar demi menemukan solusinya," ucapnya.
Ahmad Yani mengimbau warga Kukar untuk tetap kondusif dan tidak terprovokasi spekulasi liar selama proses klarifikasi berjalan.
Ia memastikan DPRD, pemerintah daerah, dan PLN akan duduk bersama demi mengembalikan hak masyarakat atas pasokan listrik yang stabil. (adv)
