Penulis: Dinda Ayu Dwi Meylani
KORANKALTIM.COM, PENAJAM - Akses yang lebih dekat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan bakal dirasakan warga Kecamatan Sepaku dan kawasan sekitar Penajam Paser Utara (PPU).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU saat ini mematangkan koordinasi bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) guna membuka layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) IKN. Peluncuran layanan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir Agustus mendatang.
Kepala Disdukcapil PPU Waluyo mengatakan, rencana pembukaan layanan ini berawal dari surat resmi OIKN beberapa minggu lalu yang meminta ketersediaan pelayanan kependudukan di kawasan IKN.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah melakukan survei lokasi pelayanan yang akan ditempatkan di gedung khusus MPP IKN.
"Rencana launching ada di akhir Agustus. Kami sudah melakukan survei lokasi pelayanan di sana. Mengenai jadwal operasional, kami masih terus berkoordinasi, kemungkinan awal ini kita buat satu bulan sekali selama dua hari, tergantung kesiapan anggaran," ujar Waluyo kepada Korankaltim.com Jumat (31/7/2026).
Layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di IKN namun terbuka bagi seluruh masyarakat khususnya warga Kecamatan Sepaku dan wilayah terdekat seperti Kelurahan Riko, Sotek, Maridan dan daerah lainnya.
"Awalnya kami kira hanya menyasar ASN yang berada di IKN tapi setelah koordinasi ternyata seluruh warga Kecamatan Sepaku dan sekitarnya diperbolehkan mengurus dokumen kependudukan di sana. Daripada mereka jauh-jauh ke Penajam, lebih dekat jika mengurus di MPP IKN," papar Waluyo.
Seluruh layanan administrasi kependudukan akan tersedia di MPP IKN, mulai dari perekaman KTP elektronik, penerbitan akta kelahiran, hingga pengurusan perpindahan penduduk. Untuk mendukung operasional layanan, Disdukcapil PPU menyiapkan sekitar lima hingga tujuh personel dengan memanfaatkan peralatan yang selama ini digunakan pada mobil layanan keliling.
Terkait operasional, seperti kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan biaya perjalanan dinas (SPPD) petugas, Disdukcapil PPU masih menjajaki skema kolaborasi pembiayaan bersama OIKN. Waluyo memastikan pembukaan layanan adminduk di MPP IKN tidak akan mengurangi kualitas pelayanan di Kantor Disdukcapil PPU maupun program jemput bola yang selama ini rutin dilaksanakan di desa dan kelurahan.
"Pelayanan di kantor tetap berlangsung normal tanpa ada perubahan karena kami memiliki tim jemput bola tersendiri. Kami berharap hadirnya MPP IKN ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat dan ASN di IKN agar tertib administrasi kependudukan," tutup Waluyo.
Editor : Aspian Nur
