Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta perusahaan khususnya sektor tambang yang beroperasi agar memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara terbuka, terarah dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang nilainya cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan.
“Dana yang dialokasikan perusahaan melalui CSR maupun PPM jumlahnya tidak sedikit. Kami menginginkan seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Mahyunadi, Senin (3/8/2026).
Ditekankannya, pemerintah dinilai tidak bermaksud mencampuri kebijakan internal perusahaan, melainkan ingin membangun sinergi agar program-program sosial perusahaan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ia khawatir program yang dibuat tidak menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kami ingin mengetahui apakah dana CSR atau TJSL yang dikeluarkan perusahaan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Pemkab Kutim juga berencana mengundang seluruh perusahaan untuk duduk bersama membahas pola pemanfaatan dana CSR dan PPM. Langkah tersebut dilakukan agar setiap program dapat dipetakan dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
“Ke depan kami akan mengajak perusahaan berdiskusi bersama. Melakukan pemetaan program CSR dan PPM agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Tujuannya, setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat memperkuat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Pelaksanaan CSR dan PPM tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
