Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar mulai membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Perubahan anggaran tersebut disiapkan untuk menyesuaikan perkembangan pelaksanaan pembangunan selama tahun berjalan, dengan fokus memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pelayanan dasar, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar Erick Victory dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Kubar, Rabu (5/8/2026).
Mewakili pemerintah daerah, Erick menjelaskan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka anggaran, tetapi juga merupakan langkah untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah dan perkembangan kondisi ekonomi.
“Penyusunan perubahan KUA dan PPAS ini telah melalui proses penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026, kebijakan ekonomi makro nasional, perkembangan realisasi APBD semester pertama, serta kebutuhan program prioritas yang bersifat strategis dan mendesak,” ujarnya.
Menurut Erick, penyusunan perubahan APBD juga mengakomodasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kampung, kelurahan hingga kecamatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat. Seluruh masukan tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dijalankan hingga akhir tahun anggaran.
Dalam nota pengantarnya, Erick menilai struktur perekonomian Kubar hingga kini masih bertumpu pada sektor primer, terutama sumber daya alam. Kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi daerah cukup sensitif terhadap perubahan harga komoditas dan dinamika pasar global sehingga diperlukan langkah untuk memperkuat sektor-sektor lain.
“Karena itu diperlukan penguatan sektor sekunder dan tersier melalui hilirisasi, diversifikasi ekonomi, peningkatan nilai tambah produk lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan investasi agar fondasi ekonomi daerah semakin kuat,” katanya.
Ia mengatakan arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan RKPD 2026 difokuskan pada peningkatan nilai tambah sektor unggulan, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan itu, pemerintah menetapkan enam prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus dalam perubahan APBD, yakni peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat, penguatan nilai agama serta pelestarian budaya lokal, pengurangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Kubar menargetkan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 tetap sebesar Rp2,96 triliun, sama seperti APBD murni. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,40 miliar, pendapatan transfer Rp2,69 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28,90 miliar.
Meski target PAD tidak berubah, terdapat penyesuaian pada komponen penyusunnya. Retribusi daerah turun sebesar Rp4,63 miliar, sementara pos lain-lain PAD yang sah meningkat dengan nilai yang sama sehingga target PAD secara keseluruhan tetap dipertahankan.
“Pemerintah daerah berkomitmen terus menggali sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan kinerja BUMD, serta memperluas basis pajak dan retribusi agar kemampuan pembiayaan pembangunan semakin mandiri dan berkelanjutan,” tegas Erick.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Belanja operasi diproyeksikan meningkat menjadi Rp2,35 triliun, naik sekitar Rp130,98 miliar dibandingkan APBD murni. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial, serta kebutuhan operasional pemerintahan.
Kenaikan paling besar terjadi pada belanja modal yang melonjak dari Rp923,15 miliar menjadi Rp1,59 triliun atau bertambah sekitar Rp670,09 miliar. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, pengadaan peralatan dan mesin, serta aset pendukung lainnya.
Lonjakan belanja modal itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai masih menjadi kebutuhan utama masyarakat di berbagai wilayah Kubar.
Selain itu, belanja tidak terduga juga meningkat dari Rp31,1 miliar menjadi Rp208,72 miliar untuk mengantisipasi keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Sementara belanja transfer naik dari Rp339,55 miliar menjadi Rp457,21 miliar yang dialokasikan melalui belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan mencapai Rp1,65 triliun, meningkat dibandingkan APBD murni yang sebesar Rp558,06 miliar. Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.
Erick berharap pembahasan perubahan APBD bersama DPRD dapat berlangsung sesuai jadwal sehingga berbagai program pembangunan dapat segera dijalankan.
“Harapan kami, pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berlangsung secara konstruktif, efektif, dan tepat waktu sehingga Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Kubar,” pungkasnya.
Editor: Erwin
