Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Berau memasuki Semester II 2026 dengan tantangan baru.
Selain mendorong percepatan penyerapan anggaran, KPPN Tanjung Redeb kini menitikberatkan penguatan tata kelola melalui digitalisasi pembayaran sebagai langkah mencegah penyalahgunaan anggaran negara dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan High-Level Meeting Satuan Kerja Lingkup KPPN Tanjung Redeb, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I 2026, Sanggam Treasury Awards, dan Press Release APBN Juli 2026 yang digelar di Aula KPPN Tanjung Redeb, Rabu (5/8/2026).
Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina Rachmawati, mengatakan agenda tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Juli. Namun, pelaksanaannya diundur karena bertepatan dengan penyusunan laporan Semester I APBN.
“Hari ini kami menyampaikan press release realisasi APBN hingga 31 Juli 2026 sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I sebagai bekal menghadapi Semester II,” ujarnya.
KPPN Tanjung Redeb saat ini mengelola 26 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kabupaten Berau dengan total pagu mencapai Rp1,94 triliun. Hingga 31 Juli 2026, realisasi APBN telah mencapai Rp1,17 triliun atau 60,01 persen.
Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar 72,47 persen, belanja barang 48,54 persen, belanja modal 60,88 persen, serta transfer ke daerah 59,90 persen.
Sementara itu, untuk kinerja Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran Dana Desa menjadi yang tertinggi dengan capaian 77,74 persen, disusul Dana Alokasi Umum (DAU) 65,07 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) 57,41 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 47,48 persen, dan DAK Fisik yang baru terealisasi 25 persen.
Dalam evaluasi tersebut, KPPN mengingatkan seluruh satuan kerja agar tidak menunda pelaksanaan kegiatan hingga penghujung tahun anggaran. Menurutnya, penumpukan transaksi pada akhir tahun berpotensi menghambat pencairan anggaran karena meningkatnya beban sistem maupun administrasi.
“Kami mengimbau seluruh satuan kerja segera melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan tidak menunggu akhir tahun agar pelaksanaan anggaran lebih optimal,” katanya.
Selain percepatan penyerapan anggaran, KPPN juga memperkuat transformasi digital melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS).
Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi karena seluruh transaksi keuangan negara tercatat secara elektronik, mudah ditelusuri, sekaligus memperkecil potensi fraud, korupsi, maupun gratifikasi.
Dalam kesempatan itu, KPPN juga menyosialisasikan sejumlah perubahan kebijakan berdasarkan PMK Nomor 41 Tahun 2026, di antaranya penurunan batas pembayaran melalui Uang Persediaan dari Rp200 juta menjadi Rp50 juta per transaksi, pengaturan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta penguatan administrasi pembayaran guna mencegah retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Seluruh satuan kerja juga diminta memastikan ketepatan data rekening penerima, segera mendaftarkan kontrak maksimal lima hari kerja setelah penandatanganan, mengoptimalkan penggunaan aplikasi INAPROC dan SAKTI, serta menghindari dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) agar nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tetap tinggi.
Sebagai bentuk apresiasi, KPPN Tanjung Redeb menyerahkan Sanggam Treasury Awards Semester I 2026 kepada satuan kerja dengan kinerja pengelolaan APBN terbaik berdasarkan penilaian IKPA dan berbagai indikator tata kelola keuangan.
Tahun ini, penghargaan menunjukkan pemerataan prestasi. Jika sebelumnya didominasi satuan kerja tertentu, kini lebih banyak instansi berhasil meraih penghargaan pada berbagai kategori, termasuk STAMED yang keluar sebagai juara umum.
“Semakin banyak satuan kerja yang peduli terhadap kualitas pengelolaan APBN. Ini menjadi modal penting agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutupnya.
Editor: Erwin
