Pelayanan kesehatan oleh negara merupakan kewajiban bagi negara terlebih pada Hak Asasi Manusia, karna setiap orang berhak atas, kesehatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebagai warga negara Indonesia kita berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak dari pemerintah, akan tetapi pada prakteknya di lapangan pelayanan kesehatan yang di berikan oleh pihak rumah sakit terhadap masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS sangatlah berbeda dengan jaminan kesehatan yang lain maupun yang jalur umum di Indonesia. Masih terdapat banyak perbedaan terkait dengan pemberian obat, pelayanan-pelayanan pengaduan pasien, serta banyak hal lain yang menyangkut dengan perbedaan terhadap pelayanan yang di berikan kepada pihak pasien rumah sakit maupun klinik yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS, Swasta, maupun yang umum di Negara kita ini. Oleh karna itu tidak boleh ada masyarakat yang tidak memperoleh layanan kesehatan sesuai yang di atur oleh undang-undang yang mengatur tentang kesehatan itu sendiri di Indonesia, BPJS berlaku mulai dari tahun 2014 akan tetapi pada prakteknya di lapangan masih banyak kasus-kasus yang tidak memperhatikan tentang bagaimana hak-hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan itu sendiri. Karena negara haruslah bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan keadilan pemenuhan dan perlindungan yang menyangkut HAM ( Hak Asasi Manusia) terhadap bidang kesehatan ini. Dengan demikian jawaban dari permsalahan ini menurut saya harus adanya kesinergisan antara pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memperbaki dan menunjang dalam pencapaian pemenuhan target untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat indonesia mendapatkan jaminan yang sesuai dengan keinginan dan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Republik Indonesia
