Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pergantian Menteri Keuangan RI dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara tidak serta-merta menjadi ukuran berubahnya efektivitas ekonomi secara nasional.
Hal ini diungkapkan oleh Akademisi Ekonomi Syariah UINSI Samarinda, Ahmad Syarif. Ia beranggapan bahwa ukuran keberhasilan fiskal dan moneter harus dilihat dari sejauh mana likuiditas benar-benar mengalir ke sektor produktif.
Sebelum pergantian Menteri Keuangan itu, Purbaya diketahui menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN tetap dilanjutkan hingga Juli 2027. Ahmad menilai, keberlanjutan kebijakan tersebut harus diikuti dengan evaluasi terhadap penyerapan kredit di sektor riil. Sehingga bertambahnya likuiditas perbankan belum otomatis berarti meningkatnya aktivitas usaha masyarakat.
“Transmisi kebijakan sebenarnya sudah mulai terlihat dan mengarah pada peningkatan aktivitas pembiayaan serta investasi,” ujar Ahmad kepada Korankaltim.com, Jumat (18/9/2026). Pertumbuhan kredit perbankan yang hanya mencapai 13 persen secara tahunan di Juni 2026 perlu dilihat juga dengan fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loans.
Akademisi itu mengatakan bahwa fasilitas kredit yang belum ditarik juga berkisar Rp2.500 triliun. Hal ini pun menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara kapasitas pembiayaan perbankan dan permintaan atau kemampuan sektor usaha dalam menyerap kredit.
“Likuiditas berlebih tidak serta-merta berbanding lurus dengan kucuran kredit baru,” jelasnya. Pergantian figur di Kementerian Keuangan, lanjut dia seharusnya tidak menggeser perhatian dari persoalan utama, yakni memastikan kebijakan ekonomi menghasilkan aktivitas produktif, investasi, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Ia juga mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu kebijakan atau satu kementerian, karena turut dipengaruhi BI, ekspor, harga komoditas, kondisi global, serta faktor eksternal lainnya.
Editor: Erwin
