Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Antrean panjang BBM di Kabupaten Berau tak hanya berkaitan dengan distribusi. Kuota yang disetujui pemerintah untuk 2026 ternyata jauh di bawah usulan Pemkab Berau, dengan selisih mencapai 47.135 kiloliter (KL).
Kesenjangan tersebut mencuat setelah rapat dengar pendapat (RDP) yang turut mempertanyakan kejelasan pasokan dan alokasi BBM untuk Berau.
Pertamina akhirnya memberikan penjelasan mengenai kuota BBM subsidi yang ditetapkan untuk wilayah tersebut.
Untuk Pertalite, Pemkab Berau sebelumnya mengusulkan kuota sebesar 83.201 KL. Namun, kuota yang disetujui hanya 47.312 KL, atau sekitar 56,9 persen dari usulan.
Sementara itu, untuk Biosolar, pemerintah daerah mengajukan 37.141 KL, tetapi kuota yang disetujui hanya 25.895 KL, atau sekitar 69,7 persen dari usulan.
Dengan demikian, total usulan kedua jenis BBM subsidi tersebut mencapai 120.342 KL, sedangkan kuota yang disetujui hanya 73.207 KL. Artinya, terdapat selisih sekitar 47.135 KL dari total pengajuan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini disorot pemerintah daerah di tengah antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengatakan pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah langkah untuk mengurai persoalan distribusi BBM. Salah satunya melalui pengawasan langsung di SPBU.
“Kesepakatan sudah berjalan sesuai hasil rapat,” kata Eva usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Berau, Senin (7/9/2026).
Ia menyebut, pemerintah daerah telah menugaskan sejumlah unsur untuk melakukan pengawasan di lapangan. Personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, TNI, serta instansi terkait ditempatkan untuk memantau aktivitas pengisian BBM di SPBU.
Pengawasan tersebut dinilai menjadi langkah awal untuk memastikan distribusi BBM berjalan lebih tertib sekaligus menekan potensi penyimpangan yang dapat memperparah antrean.
Selain pengawasan, Pemkab Berau juga tengah menyiapkan surat edaran sebagai instrumen tambahan dalam mengendalikan distribusi BBM di tengah kondisi pasokan yang terbatas.
“Surat edaran masih diproses. Mudah-mudahan menjadi langkah nyata,” ujarnya.
Namun, persoalan BBM tidak hanya menyangkut pengawasan di tingkat SPBU. Eva menegaskan pemerintah daerah juga terus mendorong adanya evaluasi terhadap kuota yang diberikan kepada Berau.
Pasalnya, penyusunan usulan kuota dilakukan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai sektor pengguna BBM, mulai dari transportasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, hingga sektor pertanian.
Kebutuhan tersebut telah dihitung berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah dan diajukan satu tahun sebelumnya.
“Kewajiban kami membuat usulan satu tahun sebelumnya berdasarkan berbagai komponen kebutuhan,” jelasnya.
Persoalannya, kuota yang akhirnya disetujui berada di bawah kebutuhan yang diajukan. Bahkan, kondisi tersebut terjadi ketika aktivitas masyarakat dan kebutuhan BBM di Berau terus berjalan.
Eva menyebut penurunan kuota dibandingkan tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Pemerintah daerah kini berharap evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat menghasilkan solusi, bukan sekadar mengatasi antrean secara sementara.
“Harapan kami antrean BBM ini bisa diatasi dengan baik,” pungkasnya.
Editor: Erwin
