MALINAU – Pergerakan angka kemiskinan secara makro di Kalimantan Utara cukup meningkat. Khususnya, di wilayah Kabupaten Malinau, dalam kurun dua tahun terakhir di tahun 2016 hingga 2017 berada di angka 7,15 dan 8,06 persen.
Kepala BPS Kabupaten Malinau Slamet Romelan mengungkapkan, kenaikan angka kemiskinan tidak lepas dari kondisi masyarakat yang berada di garis kemiskinan.
“Kalau dilihat secara umum, banyak masyarakat itu berada di garis kemiskinan. Nah, jika ada kenaikan di garis kemiskinan tentu akan berpengaruh pada presentasi angka kemiskinan itu,” ungkap Slamet kepada Koran Kaltara, Selasa (24/4).
Sebenarnya, kata dia, naiknya angka kemiskinan tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan Utara, terutama di Kabupaten Malinau, tetapi terjadi di seluruh daerah.
“Memang ada sedikit terkejut dari pemerintah daerah. Kok bisa seperti itu, dengan berbagai macam program pemerintah daerah yang sangat luar biasa dilakukan,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjutnya, kenaikan angka kemiskinan itu tidak dilihat dari kinerja pemerintah saja. Melainkan, banyak dari sisi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan tersebut. “Jadi banyak faktor yang menyebabkan itu,” katanya.
Penyebabnya, kata dia, diukur dari faktor garis kemiskinan yang bergantung pada harga komoditas. Apabila harga komuditas mengalami kenaikan, tentu garis kemiskinan akan naik.
“Jika masyarakatnya berada di sekitar garis kemiskinan naik, tentu tidak bisa memenuhi karena sudah berada di posisi ambang batas. Sehingga sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan itu,” jelasnya.
Tetapi, dia melihat jika angka kemiskinan di bawah angka dua digit atau di bawah 10 persen, berdasarkan ukuran angka statistik sudah berada di angka yang bisa berubah namun tidak begitu signikan.
“Artinya perubahan angka itu hanya secara pelan-pelan saja. Karena angka dibawah 10 persen itu, sudah menjadi angka inti,” ujarnya.
Menurut dia, setiap negara tentu ada penduduk miskin. “Di negara maju apapun itu, pasti ada garis kemiskinan,” kata dia.
Dia mengatakan, jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2016 berkisar 5,25 persen dan di tahun 2017 menjadi 6,22 persen. Sementara di Kota Tarakan mengalami kenaikan lebih dari 1 persen yakni di tahun 2016 berkisar 5,17 persen menjadi 6,32 persen.
“Jadi secara umum di Kaltara ini garis kemiskinan di Kaltara itu dari 6,23 persen menjadi 7,22 persen. Kurang sedikit sekali dari 0,99 persen. Artinya secara umum hanya ada berada di 0,88 persen saja kenaikannya,” ungkapnya.
Menurut dia lagi, trend kenaikan angka kemiskinan ini tidak lepas dari unsur pemerintahan di bidang infrastruktur. Apalagi di Kabupaten Malinau, anggaran belanja infrastrutkur sangat minim. (man218)
