TARAKAN – Proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota periode 2019-2024 terpilih Khaerul dan Effendy Djuprianto masih menyisakan 6 bulan. Meski demikian berbagai langkah sudah dilakukan untuk memenuhi janji politik. Salah satunya pembangunan rumah tanpa DP yang pada saat pelantikan sudah bisa diresmikan.
“Bahkan keinginan kami sebenarnya, cita-cita kita pada saat pelantikan sudah ada satu atau dua rumah yang sudah bisa diresmikan sebagai bukti kepada masyarakat.” Kata Khaerul, Minggu (16/9).
Lebih lanjut dikatakan Khaerul bahwa saat ini pembangunan rumah tanpa DP sedang berproses, pihaknya sedang menjalin hubungan dengan pengembang yang tergabung dalam asosiasi perumahan rakyat. Karena keterlibatan pengembang akan sangat banyak dan dibutuhkan partisipasi untuk berinvestasi.
“Kita juga berharap dukungan pemerintah untuk birokrasinya, sehingga dapat mendukung secepatnya dan sepenuh hati dalam bekerja. Saat ini pengembang yang sudah berminat lebih dari 10, dan masih banyak lagi yang belum menawarkan diri untuk membangun rumah tanpa DP ini. Insyaallah ini akan terwujud,” paparnya.
Ditegaskan Khaerul, bahwa pengembang yang ingin bergabung dengan dirinya untuk membangun rumah tanpa DP harus terdaftar dalam asosiasi, sedangkan lahan-lahan yang sudah siap berada di Tarakan Timur dan Tarakan Utara, meskipun tidak menyebutkan luasan pastinya namun di dua kecamatan ini sudah ada lahan siap bangun.
“Secara total kebutuhan lahan mencapai 150 hektare, tinggal kita pelajarai tanah-tanah yang sudah ditawarkan masyarakat, jangan sampai masuk hutan kota, Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan lan sebagainya. Untuk harga diskisaran Rp152 juta perunit dengan tipe 36,” ungkapnya.
Untuk pembangunan tahap awal bisa dilakukan 1.000 unit, jika ada 10 pengembang yang rata-rata mampu membangun antara 100-200 unit, maka target 1.000 unit akan terpenuhi di tahap awal. Dengan uang bulanan sekitar Rp850 ribu, yang wajib dibayar setiap bulan oleh masyarakat yang membeli rumah tanpa DP ini.
“Formulir yang sudah masuk mencapai 6 ribuan, dan ini akan kita masukan ke bank BTN untuk dilakukan pengecekan apakah yang terdaftar ini bisa diterima apa tidak karena berkaitan dengan segi pendapatan dan bersih dari masalah kredit di tempat lain,” tegasnya.
Dikatakan Khaerul, karena ini diperuntukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka gaji pokoknya tidak boleh lebih dari Rp4 juta, “Makanya harus diseleksi, jangan sampai tidak tepat sasaran karena kita ingin membantu masyarakat MBR untuk mendapatkan rumah layak huni,” pungkasnya. (yan)
