TARAKAN – Menyikapi judul berita di media online korankaltim.com dengan judul ‘Ketua DPRD Tarakan Tolak Penghapusan Prostitusi, Salman : Ada Juga Masyarakat yang Menginginkan Itu. Politisi partai PAN yang juga Ketua DPRD Tarakan ini membantah secara tegas, bahwa apa yang dia sampaikan tidak seperti itu. Melainkan akan membicarakan lebih lanjut, bukan asal tutup karena ada hak-hak manusia yang juga harus di berikan.
“Saya bukan bicara menolak, coba dengarkan rekaman wawancara kita sebelumnya. Saya hanya mau dibicarakan terlebih dulu, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mereka yang saat ini sedang terjebak dalam usaha tersebut. Saya bukan menolak, tetapi harus sesuai prosedur,” katanya melalui sambungan telephone, Jumat (30/11).
Lebih lanjut dikatakan Salman, akibat dari judul berita tersebut dirinya menjadi bahan bullying dikalangan ulama dan masyarakat, meskipun awalnya tidak terlalu dia tanggapi namun hal ini semakin membuat dirinya terpojokan. Padahal jika membaca isi berita, tidak seperti yang dituduhkan kepadanya.
“Masih banyak orang hanya membaca judul berita tanpa membaca isinya. Kalau kita simak bersama, isi dalam berita tidak menyebutkan saya menolak. Sekali lagi, dibicarakan terlebih dahulu, mau diapakan pelaku usaha dibidang itu setelah ditutup. Saya mendukung apa yang memang sudah menjadi tidak baik di masyarakat untuk dihilangkan tetapi harus sesuai dengan prosedur,” bebernya.
Kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam menghendaki penutupan prostitusi itu sudah benar, karena memang instansi melihat segala sesuatunya dari sudut pandang agama, dan itu memang di larang.
“Tetapi saya sebagai wakil rakyat, tidak hanya mewakili satu golongan saja, tetapi semua warga Tarakan juga harus saya akomodir aspirasinya. Intinya saya tidak menolak, tetapi membicarakan lebih lanjut supaya tidak ada masalah dikemudian hari,” pungkasnya. (yan)
