KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Program Jaring Pengaman Sosial mulai menemukan masalah. Bahkan ada Ketua RT yang melaporkan langsung ke Wali Kota Balikpapan melalui pesan WhatsApp.
Laporan itu mengenai seorang warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tapi tidak pernah sekali pun menerima bantuan sosial. Terlebih di masa pandemi Covid-19.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi lantas menjelaskan jumlah DTKS mencapai 25 ribu rumah tangga dan yang mendapat bantuan sembako rutin senilai Rp200 ribu hanya 10 ribu rumah tangga.
“Kemudian 4 ribu di antaranya ada yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Rizal Effendi, Selasa (5/5).
Ia pun menyebut sekitar 14 ribu rumah tangga akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat selama tiga bulan. “Itu melalui Kementerian Sosial. Nilainya Rp600 ribu per bulan,” sambungnya.
Bantuan tersebut sudah disalurkan melalui BNI sekira untuk 2 ribu rumah tangga dan sisanya melalui Kantor Pos Balikpapan. Hanya saja belum ada data resmi penerima bantuan dari Kementerian Sosial. “Namanya masuk dalam DTKS akan dapat bantuan itu. Tapi masih menunggu, jadi mohon pengertiannya,” katanya.
Sementara data tambahan untuk masyarakat terdampak Covid-19 mulai diverifikasi. Hasilnya mencapai 66.208 Kepala Keluarga.
“Tapi 13.968 KK kami keluarkan karena terdeteksi sebagai ASN atau pun karyawan BUMN dan BUMD. Tidak perlu bantuan sembako karena gajinya tetap,” ungkapnya.
Terdapat pula data ganda yakni kepala keluarga turut mendaftarkan istri, anak serta keluarga yang lain. Mencapai 2.301. Namun terbesar adalah data tidak ditemukan yang mencapai 3.361 KK. Termasuk KK yang sudah pindah ke luar daerah “Ini kami kembalikan ke kelurahan untuk diperiksa dan diperbaiki,” tandas-nya.
Penulis: */Hendra
Editor: M. Huldi
