KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Over capacity alias kelebihan kapasitas para narapidana (napi) di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di seluruh Kalimantan Timur bahkan Kalimantan Utara (Kaltimtara) belum bisa teratasi.
Hal ini diakui Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kadivas Kanwil) Kaltimtara, Jumadi. Dikonfirmasi Korankaltim.com, Kemenkumham terus mengupayakan untuk membangun Lapas dan Rutan di wilayah Kaltimtara.
Sebelumnya, korankaltim.com pada September lalu sempat menanyakan rencana pembangunan Lapas di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) karena disana pemkab sudah menyediakan tanah untuk dibangun Rutan.
Jumadi mengungkapkan belum ada progres terbaru dari rencana tersebut. "Sampai akhir tahun ini kami masih padat dengan kegiatan, tetapi yang jelas saya bersama Kakanwil nantinya akan datang kesana (Kubar), untuk bertemu bupati," kata Jumadi.
Kemenkumham memastikan akan menindaklanjuti rencana tersebut dan meneruskan ke Kemenkumham di Jakarta. "Kami akan teruskan ke kementerian, karena membangun lapas atau rutan banyak yang perlu dipersiapkan. Intinya, kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Kubar, yang memberikan tanah untuk pembangunan tempat tersebut," ujarnya.
"Kami akan terus mendorong pembangunan Lapas dan Rutan di Kubar karena akan sangat membantu kami, paling tidak di Lapas Tenggarong itu bisa berkurang banyak mengingat sekarang napi-napi Tenggarong dan Samarinda, banyak kami mutasikan ke Bontang, sekarang Bontang pun juga sudah penuh," ungkap Jumadi.
Kemenkumham juga tengah progres akan membangun Lapas di Penajam Pasir Utara (PPU) dimana sertifikat tanah pun sudah diterima. "Tanah sudah ada sertifikatnya sama kami, ya mudah-mudahan tahun depan ada progres untuk pembangunan. Termasuk yang ada di Bulungan, kami juga usahakan ke kementerian, yang aman akan didahulukan," jelas Jumadi.
Penulis: Nancy
Editor: Aspian Nur
