Penulis: Ali Kusno, M.Pd. (Kepakaran Linguistik Forensik, Balai Bahasa Provinsi Kaltim/Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Terbuka)
KORANKALTIM.COM – Gratispol, program bantuan biaya pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang diusung oleh duet kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Satu realisasi janji kampanye yang patut diacungi jempol. Apresiasi yang tinggi pantas diberikan atas komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM di Kaltim.
Badan Pusat Statistik telah merilis, pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Nasional (IPM) Kaltim menduduki peringkat ketiga nasional. Dengan status nilai IPM sangat maju dengan skor 78,83, Kaltim berada di bawah DKI Jakarta dan D.I.Yogyakarta.
Keren, ini capaian membanggakan dan menunjukkan keberhasilan upaya pembangunan di sektor pendidikan. Namun, di balik keberhasilan ini, terdapat paradoks yang perlu segera diatasi Pemprov Kaltim. Persoalan pemerataan pendidikan tinggi agar benar-benar dijangkau semua lapisan masyarakat.
Menjangkau Pelosok: Peran Vital Universitas Terbuka
Meskipun Kaltim memiliki IPM yang tinggi, tantangan geografis tetap menjadi hambatan besar. Daerah-daerah terpencil seperti Long Apari, Tabang, Wahau, atau Biduk-Biduk menghadapi persoalan yang sama. Keterbatasan akses ke perguruan tinggi konvensional.
Dalam konteks inilah peran vital Universitas Terbuka (UT) hadir. Sebagai pionir pendidikan jarak jauh, UT menjadi jembatan bagi masyarakat di pelosok untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Pendidikan tinggi bukan lagi barang mahal, terutama dengan model pembelajaran UT.
Biaya pendidikan di UT terbilang rendah. Itu pilihan yang efektif untuk mengoptimalkan anggaran pendidikan untuk memperluas jangkauan secara kuantitatif. Solusi mewujudkan mimpi pendidikan tinggi bagi semua kalangan dan wilayah. Bukan hanya mereka yang berada di kota, seperti Samarinda dan Balikpapan.
Dengan UT, masyarakat di pelosok tidak perlu merantau. Para nelayan tetap bisa melaut, petani kopi tetap bisa memetik kopi, dan masyarakat adat bisa terus menjaga tradisi sambil meningkatkan kualifikasi diri.
Fleksibilitas ini juga menguntungkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemda atau guru-guru di daerah terpencil. Banyak yang ingin melanjutkan pendidikan S2, tapi harus meninggalkan tugas. Dengan UT, pelayanan publik pun tetap berjalan.
Solusi Konkret untuk Mewadahi UT
Sayangnya, sampai sekarang belum ada kejelasan terkait alokasi Gratispol bagi mahasiswa UT. Permasalahan utama terletak pada Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur program ini. Pada Lampiran I, Bagian A. Kriteria Bantuan Program Gratispol dalam Daerah, butir 1.a, secara tegas disebutkan bahwa perguruan tinggi harus ‘Berkedudukan di Kalimantan Timur’.
Aturan ini secara tidak langsung menihilkan peran penting UT. Padahal, UT memiliki Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di Samarinda dan melayani 31.000 mahasiswa yang merupakan masyarakat Kaltim. Jumlah yang tidak sedikit, kan? Sebagai perbandingan, pada 2024, tercatat Universitas Mulawarman memiliki sejumlah 41.311 mahasiswa.
Kegundahan itu terungkap saat pelaksanaan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dan Pelatihan Keterampilan Belajar jarak Jauh UT Samarinda, 7 September 2025 di Hotel Senyiur, Samarinda. Mengemuka tuntutan dan seruan dari mahasiswa baru agar dapat kesetaraan dengan perguruan tinggi lain di Kaltim terkait kue Gratispol.
Untuk mengatasi paradoks ini dan menjadikan program Gratispol benar-benar inklusif, ada dua solusi konkret yang patut dipertimbangkan.
Merevisi Aturan ‘Perguruan Tinggi dalam Daerah’
Pemprov dapat merevisi butir 1.a pada Lampiran I dengan menambahkan klausul pengecualian. Adapun usulan revisinya adalah:
‘Berkedudukan di Kalimantan Timur, kecuali bagi perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang memiliki Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di Kalimantan Timur.’
Dengan revisi ini, Pergub secara spesifik mengakui peran unik UT dan memastikan mahasiswa UT yang berbasis di Kaltim tetap berhak mendapatkan Gratispol.
Memasukkan UT ke Kategori ‘Program Pendidikan Gratispol Luar Daerah’
Kategori ini logis karena secara administrasi, UT memang terdaftar di luar Kaltim sehingga memenuhi kriteria ini. Berdasarkan Pergub, kriteria untuk program luar daerah adalah perguruan tinggi tersebut harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dan memiliki akreditasi minimal ‘Baik Sekali/B’. Universitas Terbuka, sebagai perguruan tinggi negeri yang sah, telah memenuhi kedua kriteria tersebut.
Dengan langkah itu, Pergub tidak perlu diubah secara mendasar, tetapi dapat mengakomodasi mahasiswa UT yang berdomisili di Kaltim. Ini adalah solusi cerdas dan praktis yang tidak melanggar semangat asli Pergub.
Mewujudkan Keadilan Pendidikan dan Mutu Lulusan
Apabila porsi Gratispol bagi mahasiswa UT terwadahi, ini menjadi perpaduan yang serasi. Perpaduan perguruan tinggi konvensional yang berdomisili di Kaltim dan Universitas Terbuka.
Perguruan tinggi konvensional, seperti Universitas Mulawarman dan ITK tetap menjadi pilar utama dengan pengalaman belajar di kampus, laboratorium, dan interaksi langsung. Sementara itu, UT mengisi celah yang tidak bisa dijangkau. Peran UT menjembatani akses bagi mereka yang berada di pelosok. Ini adalah kolaborasi strategis yang saling melengkapi.
Menghilangkan salah satu dari kedua pilar ini, terutama UT yang memiliki jangkauan luas, akan membuat langkah pendidikan tinggi di Kaltim menjadi timpang.
Pilihan bijak dengan mengakomodasi keduanya. Pemprov tidak hanya meningkatkan kuantitas lulusan sarjana, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan SDM benar-benar merata hingga pelosok.
Tugas Perguruan Tinggi Menjaga Kualitas
Setelah berbagai persoalan regulasi itu selesai, tugas perguruan tinggi yang terlibat untuk menjawab Gratispol dengan kualitas proses dan hasil. Mutu lulusan harus benar-benar berkontribusi bagi arah baru pembangunan Kaltim yang berpusat pada SDM.
Sudah saatnya ‘kapal’ Gratispol menjangkau hingga ke hulu, ke pesisir, ke setiap sudut Kaltim. Dengan menembus tembok regulasi Pergub, program Gratispol akan menjadi lebih dari sekadar bantuan finansial. Ia akan menjadi janji yang terwujud. Sebuah harapan yang membangkitkan. Bukti nyata bahwa pembangunan manusia di Kaltim adalah hak setiap warganya, tanpa terkecuali. Bukan begitu, Pak Gubernur?
Catatan: Opini pribadi, tidak mewakili instansi dan perguruan tinggi.
