SANGATTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Timur (Kutim), Fahmi Idris menyebutkan angka partisipasi Pilgub Kaltim 2018 di Kabupaten Kutim menurun pada Pilgub Kaltim 2018. Secara keseluruhan jumlah pemilih yang hadir pada pemilihan, 27 Juni lalu, hanya sebesar 46 persen.
Dibanding Pilbup Kutim, jumlah pemilih yang datang ke TPS menurun. Saat pilbub tahun lalu, jumlah pemilih mencapai 49 persen.
Jumlah penurunan partisipasi diketahui setelah dilakukan perhitungan suara KPU Kutim di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, Rabu (4/7). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 214.348 pemilih. Ada sekitar 54 persen pemilih tak menggunakan hak pilih alias golongan putih (Golput).
Menurut Fahmi penurunan angka partisipasi ini disebabkan faktor cuaca pada saat pencoblosan dan libur panjang yang bertepatan dengan hari pemungutan suara.
“Saat pemilihan, sejmlah wilayah di Kutim di guyur hujan, dan juga bersamaan dengan hari libur, itulah salah satu penyebabnya,” ujar Fahmi.
Menurut dia adanya banyak surat suara tidak sah tersebut dikarenakan sebagian masyarakat tidak tahu cara mencoblos baik dan benar. Diperparah lagi banyak pemilih yang tidak kenal dengan pasangan calonkarena saat kampanye pasangan calon tak sampai menyentuh warga di pelosok Kutim.
“Mungkin pada saat tim melakukan sosialisasi, para warga banyak yang ke kebun, sehingga sosialisasi itu tidak sampai, dan mereka tidak mengetahui,” ujarnya.
Berbeda dengan tingkat partisipasi di Kota Balikpapan yang mencapai 64,5 persen. Meski angka tersebut diluar target KPU RI yakni 77,5 persen tapi secara grafik terjadi peningkatan jumlah pemilih di Kota Minyak.
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, pihaknya telah melaksanakan semua tahapan Pilgub Kaltim termasuk menggencarkan sosialisasi agar masyarakat menggunakan hak pilihnya.
“Kalau ternyata masyarakat apatis, tidak mau menggunakan hak pilihnya, maka pasti ada sesuatu yang salah,” kata Noor Thoha (5/7) yang menganggap perlu adanya pendidikan politik agar masyarakat sadar untuk mengunakan hak pilih.
“Kalau Pilgub Kaltim 2013 lalu cuma 56 persen, Pilwali Balikpapan 2016 cuma 60,34 persen. Nah, sekarang 64,5 persen. Artinya ada kenaikan dan itu berarti ada perbaikan. Entah itu stigma berpikir masyarakat atau perbaikan secara administrasi,” bebernya.
Pelaksanaan pencoblosan pada 27 Juni lalu terdapat satu TPS yang dibagi khusus sehingga pemilih berjenis laki-laki pria tidak bercampur dengan pemilih berkelamin perempuan. TPS itu berada di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Balikpapan Timur.
Pasalnya, KPU juga dituntut fleksibel dalam melihat kearifan lokal di suatu kawasan. “Jangan sampai, karena KPU kaku akhirnya menghilangkan hak politik seseorang. Pembagian TPS itu juga tidak melanggar,” tukas Noor Thoha. (yul1116/hn518)
