Penulis: Erlita Budiarti
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara (Kesbangpol Kukar) terus memperkuat pelayanan publik dengan menyusun standar pelayanan, melibatkan sejumlah elemen masyakarat dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Selasa (16/12/2205) hari ini, mengundang akademisi, partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan masukan-masukan terkait pelayanan masyarakat dilingkungan Kesbangpol Kukar.
Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah satu dari instrumen penting dalam penyusunan Standar Pelayanan sehingga menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kepala Kesbangpol Kukar Rinda Desianti menegaskan komitmen jajarannya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.
Kesbangpol merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
“Kesbangpol hadir untuk memastikan kehidupan bermasyarakat tetap aman, harmonis, tak lupa juga memberikan layanan kepada masyakat dengan tertib administrasi,” sebut Rinda kepada Korankaltim.com Selasa (16/12/2025).
Ada 6 layanan yang diberikan Kesbangpol Kukar yang mencakup penerbitan rekomendasi penelitian untuk peneliti perorangan maupun lembaga, Keterangan Lapor Ormas bagi ormas yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh SKT dari Kemendagri.
Prosedur Mekanisme Pemberian Hibah Bagi Organisasi Kemasyarakatan, pelayanan Keterangan Bukan Pengurus/Anggota Parpol bagi calon kades, calon anggota BPD, calon perangkat desa dan calon kepala dusun, terakhir pelayanan Fasilitasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik bagi Partai Politik yang memperoleh Kursi DPRD kabupaten.
Seluruh pelayanan tersebut dijalankan dengan prinsip cepat, transparan, dan akuntabel, serta tanpa dipungut biaya. Prosedur yang jelas menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut diperoleh saran dan masukan dari peserta rapat terkait mekanisme pelayanan yang efektif dan efesien sehingga masyarakat sebagai penerima layanan mendapatkan kepastian waktu penyelesaian dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Kinerja Kesbangpol Kukar tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 yang berada pada kategori “Sangat Baik”, menunjukkan meningkatnya kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan.
“Capaian ini akan kami jadikan bahan evaluasi untuk terus berbenah dan memperkuat peran Kesbangpol dalam menjaga persatuan serta kondusivitas daerah,” tutup Rinda.
Editor: Aspian Nur
