Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Politikus senior Kutai Kartanegara (Kukar), Salehudin menyatakan kesiapannya untuk kembali bertarung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 bersama Partai Gerindra.
Keputusan tersebut, menurut dia, didorong kuatnya aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang menginginkan dirinya kembali maju.
Salehudin bukan nama baru di panggung legislatif Kukar. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara sisa masa jabatan periode 2009–2014 setelah ditetapkan pada Juni 2010.
Selanjutnya, ia menjabat penuh sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara periode 2014–2019. Pada periode 2019–2024, ia kembali dilantik sebagai anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) pada November 2023.
Kini, kader Partai Gerindra tersebut menyatakan optimistis untuk kembali merebut kepercayaan masyarakat.
“Insyaallah saya akan mencalonkan lagi karena banyak aspirasi masyarakat Dapil VI yang mendukung. Lima tahun di luar sistem, saya merasakan betapa sulitnya memperjuangkan politik anggaran,” kata Saleh kepada korankaltim.com, Senin (16/2/2026).
Saleh menilai, pengalaman sebelumnya menunjukkan komitmen politik anggaran sangat menentukan arah pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah hulu Kukar.
Ia mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur yang berhasil direalisasikan saat dirinya aktif memperjuangkan anggaran sebagai anggota legislatif periode terdahulu, seperti pembangunan Jembatan Martadipura dan jalan sepanjang 13 kilometer atau pile slab di sekitarnya, serta jalan semen rigid dari Tuana Tuha menuju Tabang sepanjang kurang lebih 72 kilometer.
“Coba bandingkan dengan kondisi saat ini. Jalan Sebelimbingan–Tuana Tuha sekitar 40 kilometer lebih, sampai 2026 ini masih belum tersambung,” ungkapnya.
Menurut Saleh, terdapat ketidakseimbangan dalam struktur belanja APBD Kukar yang saat ini disebutnya telah mencapai lebih dari Rp12 triliun. Ia menyoroti porsi belanja operasional yang mencapai sekitar 65 persen, sementara belanja modal hanya sekitar 35 persen.
“Menurut saya ada yang kurang adil dalam belanja APBD. Kalau belanja operasional terlalu besar, pembangunan infrastruktur bisa terhambat,” tegasnya.
Meski demikian, Saleh menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Bupati Kukar terpilih, Aulia Rahman Basri, khususnya dalam memperkuat pembangunan yang dimulai dari tingkat rukun tetangga (RT).
Ia menilai, kepemimpinan baru memiliki peluang menjalankan program secara lebih leluasa. “Kita berharap dan mendukung kebijakan baru bupati yang memperkuat pembangunan dimulai dari RT. Beliau terpilih melalui PSU dan tidak punya beban politik untuk manuver program yang pro keadilan,” harapnya.
Dengan pengalaman panjang di legislatif dan rekam jejak pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman, Saleh optimistis dapat kembali memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait pemerataan pembangunan dan keadilan anggaran di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Bismillah haqul yakin semoga niat baik ini yang bermuara pada seutuhnya untuk masyarakat Kukar khususnya wilayah ulu bisa terlaksana dan kami kembali dipercaya duduk di kursi legislatif,” turupnya.
Editor: Erwin
