Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan Sekretariat Partai Politik (Parpol) di Kukar untuk melakukan konsolidasi demokrasi.
Sejumlah isu didiskusikan, mulai dari parliamentary threshold, presidential threshold hingga persiapan menyongsong tahapan Pemilu 2029 yang dijadwalkan mulai bergulir pada Juli 2027 mendatang.
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo mengungkapkan salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah persiapan verifikasi partai politik (parpol) tahun 2027. Bawaslu menekankan pentingnya verifikasi internal bagi setiap partai untuk menghindari adanya keanggotaan ganda.
“Kami memberikan masukan supaya partai politik melakukan pengecekan mandiri kepada kader dan pengurusnya. Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, sering ditemukan satu nama terdaftar di dua partai berbeda (dobel),” ungkap Teguh, Selasa (5/5/2026).
Kondisi ini kerap terjadi ketika seorang anggota berpindah partai, tetapi kartu tanda anggota (KTA) di partai lama masih aktif. Ia mengatakan, verifikasi sejak dini diharapkan dapat memastikan data administrasi partai sudah bersih saat tahapan resmi dimulai oleh penyelenggara.
Hingga saat ini pihaknya telah menyambangi sejumlah partai politik, yakni PDI Perjuangan, Golkar dan PAN. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pihak juga menyampaikan aspirasi terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan berharap sistem tersebut ke depan dapat lebih terintegrasi.
“Harapan teman-teman partai, SIPOL bisa lebih canggih. Cukup dengan mengetik nama atau NIK, sistem langsung menunjukkan orang tersebut terdaftar di mana saja, sehingga memudahkan pemilahan keanggotaan,” ungkapnya.
Selain perbaikan sistem, diskusi ini juga membahas terkait pengawasan verifikasi dan harapan akan kesejahteraan penyelenggara di tingkat bawah.
Teguh berharap seluruh parpol dapat merapikan administrasi dengan baik sehingga mampu lolos verifikasi tahun 2027 tanpa kendala berarti.
“Tujuan besar kami agar demokrasi di Kukar berjalan sinergis antara penyelenggara dengan partai politik. Jika administrasi rapi, potensi konflik di kemudian hari bisa kita minimalisir,” tutupnya.
Editor: Erwin
