Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah membagi penilaian kepala daerah berprestasi ke dalam enam kluster wilayah. Kebijakan ini dilakukan agar daerah dengan kemampuan fiskal terbatas memiliki peluang yang lebih adil dalam bersaing.
Menurut Tito, selama ini penilaian kepala daerah berprestasi dilakukan dalam skala nasional. Pola tersebut dinilai kurang proporsional karena daerah dengan kapasitas fiskal rendah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), harus bersaing dengan daerah yang memiliki kekuatan anggaran lebih besar.
“Kalau nasional, daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, daerah 3T, kesulitan bertanding melawan daerah-daerah yang kapasitas anggarannya kuat,” ujarnya dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, Batch II Regional Kalimantan, di Hotel Platinum, Balikpapan, Kamis (3/9/2026) malam.
Untuk itu, pemerintah membagi penilaian menjadi enam kluster, yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Maluku Utara-NTT-NTB, serta Papua.
Tito mengatakan penilaian tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan daerah mengelola anggaran, tetapi juga capaian kinerja kepala daerah. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain kemampuan menarik investasi, menurunkan angka pengangguran, menekan stunting dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Yang dipertandingkan juga pasti berhubungan dengan indikator kinerja kepala daerah. Mulai dari harus mampu menyedot investasi, menurunkan angka pengangguran, menurunkan stunting, menurunkan kemiskinan, kreatif dalam mencari pembiayaan PAD,” ujarnya.
Pada penilaian Batch II 2026, pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepada daerah yang dinilai berprestasi. Dukungan tersebut dilengkapi bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk program bedah rumah.
Tito menyebut terdapat empat kategori penilaian yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintahan daerah. Tiga di antaranya mencakup pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.
Sementara kategori lainnya berkaitan dengan kebersihan, pengelolaan sampah dan keindahan daerah melalui kategori Indonesia Asri.
Menurut Tito, penilaian Indonesia Asri dilakukan berdasarkan kinerja pemerintah daerah sejak awal tahun. Penilaian tersebut tidak serta-merta berubah hanya karena suatu daerah kemudian mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Dinilai dari awal tahun, bukan pada saat sudah karhutla. Kalau karhutla beda lagi situasinya, nanti nilainya lain lagi ke depan,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, Tito mengatakan kepala daerah yang daerahnya sedang menghadapi kebakaran tidak diwajibkan menghadiri kegiatan apresiasi. Mereka dapat diwakili wakil kepala daerah maupun sekretaris daerah.
Ia mencontohkan Kalimantan Barat yang gubernurnya harus fokus menangani karhutla sehingga diwakili wakil gubernur dalam kegiatan tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan lainnya.
“Kita memahami itu. Prioritas sekarang penanganan karhutla,” tegas Tito.
Tito menilai penghargaan kepada kepala daerah tidak hanya bertujuan mendorong kompetisi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Pemerintah juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa masih banyak kepala daerah yang menghasilkan capaian positif meski bekerja dengan berbagai keterbatasan.
Ia berharap capaian kepala daerah yang dinilai berhasil dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Kita memang prihatin ada beberapa kepala daerah yang ada masalah hukum atau hal-hal lain yang mungkin tidak memuaskan masyarakatnya. Tapi yang berprestasi juga banyak,” pungkasnya.
Editor: Erwin
