Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memproyeksikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebesar Rp3,46 triliun.
Proyeksi pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer Rp2,1 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp14 miliar.
Sementara itu, dari sisi belanja, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi yang mencapai Rp2,98 triliun. Belanja modal dialokasikan sebesar Rp438 miliar, sedangkan belanja tidak terduga disiapkan senilai Rp36 miliar. Adapun pada sisi pembiayaan daerah, Pemkot Samarinda belum mengalokasikan penerimaan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, penyusunan anggaran 2027 menerapkan pola penganggaran berbasis kinerja.
Setiap alokasi belanja diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Penyusunan anggaran ini secara khusus dilaksanakan untuk mengoptimalisasi belanja daerah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat program prioritas di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Sehingga ini terus dapat berkelanjutan,” kata Andi Harun, Selasa (22/9/2026).
Arah kebijakan belanja juga difokuskan untuk mendorong diversifikasi sektor ekonomi Kota Samarinda, seperti jasa, perdagangan, konstruksi, hingga penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah itu disebut penting untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang saat ini tercatat masih solid, didukung tingkat inflasi yang terkendali.
Dengan demikian, ruang fiskal yang ada dapat difokuskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan infrastruktur.
Meski seluruh program strategis tetap diupayakan memperoleh porsi anggaran, Pemkot Samarinda memilih tidak mematok belanja terlampau tinggi demi mengantisipasi potensi risiko pembiayaan.
Apabila nantinya terdapat kebijakan pemerintah pusat yang menambah alokasi dana transfer, tambahan ruang fiskal tersebut akan diakomodasi melalui APBD Perubahan 2027.
Kondisi ekonomi dan inflasi yang diklaim tetap terkendali diharapkan dapat mendukung kebijakan belanja daerah, termasuk untuk sektor sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM hingga pembangunan infrastruktur.
“Untuk menghindari utang ada belanja yang tidak mampu kita biayai akibat tidak terpenuhinya pendapatan. Kita harus menyusun secermat dan seteliti mungkin dengan penuh prinsip kehati-hatian,” pungkasnya.
Editor: Erwin
