Penulis: Yieli
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengkaji opsi penyesuaian jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga 24 jam sebagai strategi mengurai antrean kendaraan sekaligus memastikan kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan Timur.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun menyampaikan, penyesuaian jam operasional pada dasarnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Pada prinsipnya kami mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan mengurai antrean di SPBU. Penyesuaian jam operasional, termasuk pelayanan selama 24 jam, tentu dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji bersama," ujar Edi kepada Korankaltim.com
Meski begitu penerapannya tidak bisa disamaratakan karena harus menyesuaikan regulasi pemerintah daerah (Pemda) setempat serta kesiapan rantai pasok di lapangan.
"Implementasinya perlu melihat kondisi dan ketentuan di setiap daerah, termasuk pengaturan pelayanan BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemda. Perpanjangan jam operasional juga perlu diimbangi dengan pengaturan pola penyaluran secara menyeluruh, mulai dari alokasi BBM, pola pengiriman dari Fuel Terminal, kesiapan personel, hingga pengawasan ekstra untuk operasional malam hari," paparnya.
Menyinggung penyebab antrean panjang yang masih terjadi hak itu menurut Edi dipicu oleh dinamika konsumsi serta peralihan pengguna BBM.
"Antrean di SPBU dapat dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi masyarakat, pola kedatangan konsumen, serta shifting pengguna BBM Non-Subsidi ke BBM Subsidi imbas disparitas harga yang signifikan. Karena itu, penanganannya harus komprehensif melalui penyesuaian jam pelayanan serta penguatan pengaturan dan pengawasan," jelas Edi.
Saat ini Pertamina terus berkoordinasi dengan pemda dan pemangku kepentingan untuk merumuskan pola pelayanan paling ideal. Diharapkan langkah ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Pertamina juga mengimbau warga yang menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi agar melaporkannya ke aparat penegak hukum setempat atau melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135.
Editor: Aspian Nur
