Penulis: Yieli Desvin Asysyfa
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda menyoroti surat imbauan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah di Hotel Claro Pandurata Samarinda untuk berbagai kegiatan kedinasan.
Ketua BPC PHRI Kota Samarinda, Leny Marlina, menyayangkan adanya imbauan tersebut karena dinilai dapat mempersempit peluang hotel-hotel lain di Samarinda mendapatkan kegiatan dari instansi pemerintah.
Menurutnya, hotel di Samarinda juga selama ini memberikan kontribusi terhadap daerah, termasuk melalui penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan jasa akomodasi.
“Kami sangat menyayangkan surat edaran itu. Kami juga membutuhkan kegiatan-kegiatan pemerintah untuk dilaksanakan di hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda,” ungkapnya, Kamis (24/9/2026).
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan terkait persaingan antara hotel swasta dan hotel yang memiliki keterkaitan dengan badan usaha milik daerah. PHRI, kata dia, lebih menekankan aspek keadilan bagi seluruh pelaku usaha jasa akomodasi.
Leny berharap instansi pemerintah tetap diberikan keleluasaan memilih hotel berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran yang tersedia.
“Kalau instansi pemerintah ingin melaksanakan kegiatan, biarkan mereka memilih hotel yang sesuai dengan budget dan kebutuhan mereka. Jangan sampai seluruh kegiatan diarahkan ke satu hotel,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena tingkat hunian hotel di Samarinda saat ini mengalami penurunan. Bahkan, sejumlah hotel disebut mulai melakukan efisiensi operasional, termasuk pengaturan kembali jam kerja hingga pengurangan tenaga kerja.
Di sisi lain, Leny menyebut jumlah kamar hotel di Samarinda mencapai hampir 10 ribu kamar. Kondisi itu membuat pelaku usaha tidak bisa hanya mengandalkan kunjungan masyarakat yang datang ke Samarinda untuk urusan pemerintahan.
“Kalau hanya mengandalkan orang yang datang ke Samarinda karena pusat pemerintahan, tidak semua hotel bisa terisi. Jumlah kamar kita hampir 10 ribu, sementara orang yang datang setiap hari tidak sampai sebanyak itu,” jelasnya.
PHRI Samarinda justru berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan berskala nasional di Samarinda. Event tersebut dinilai dapat mendatangkan peserta dari luar daerah sekaligus meningkatkan tingkat hunian hotel.
Leny mengaku pihaknya hingga kini belum berkomunikasi langsung dengan Pemprov Kaltim terkait kebijakan tersebut. PHRI Samarinda sebelumnya juga pernah mengirimkan surat permohonan audiensi, namun belum mendapat respons.
PHRI Samarinda berencana membahas persoalan itu dalam rapat kerja cabang pada 7 Oktober 2026. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah meminta masukan pengurus dan anggota terkait langkah organisasi dalam menyikapi surat imbauan tersebut.
“Karena ini sebenarnya menjadi tugas PHRI Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi karena kami berada di wilayah Samarinda, kami merasa perlu menyampaikan aspirasi anggota,” pungkasnya.
Editor: Erwin
