Penulis : Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Ketegangan antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda dan seorang oknum TNI saat penertiban warung remang-remang di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Rabu (23/9/2026) dipastikan telah mereda.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, insiden yang sempat menyita perhatian publik itu dipicu miskomunikasi di lapangan, sehingga tidak perlu berkembang menjadi narasi pertentangan antarinstansi.
Terlebih, Komandan Kodim (Dandim) 0901/Samarinda Kolonel Inf Arif Hermad telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Andi Harun mengungkapkan telah menerima laporan komprehensif, termasuk dari jajaran intelijen, mengenai kronologi awal penertiban tersebut.
“Sebelum kejadian itu ada peristiwa keributan di sana, dan setelah peristiwa itu keributan, kemudian datang tim gabungan,” kata Andi Harun.
Ia meminta publik tidak menggeneralisasi kinerja seluruh personel kewilayahan TNI hanya berdasarkan satu peristiwa. Sebab, kontribusi Babinsa dalam menjaga ketenteraman masyarakat di tingkat bawah tetap memegang peranan penting.
“Tidak boleh hanya melihat satu persoalan lalu semua yang dilakukan Babinsa itu salah. Itu kurang bijak. Jadi murni hanya masalah komunikasi,” ujarnya.
Andi Harun turut menyayangkan framing di media massa maupun media sosial yang menggambarkan kejadian itu sebagai perselisihan lembaga. Ia menekankan, sinergi antara Pemkot, TNI, Polri, hingga Kejaksaan di Samarinda selama ini terbangun dengan sangat solid.
“Pokoknya pemerintah, TNI, dan Polri itu kompak bersama Kejaksaan,” lanjutnya.
Di sisi lain, tindakan Satpol PP dalam menjalankan penertiban disebutnya sudah sesuai dengan kewenangan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum (kamtibmas).
“Tanggung jawab mereka melakukan operasi rutin untuk memastikan keadaan dukungan terhadap kamtibmas di kota ini berjalan baik,” tegasnya.
Pasca-kejadian, Andi Harun mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Dandim 0901/Samarinda dan jajaran Satpol PP untuk membenahi tata kelola operasi gabungan, sehingga koordinasi dan komunikasi antarpersonel di lapangan lebih terukur.
Di pihak internal TNI, Kodim 0901/Samarinda memastikan oknum prajurit yang terlibat kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Denpom VI/1 Samarinda. Proses hukum ditegaskan berjalan transparan untuk memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Kendati demikian, Andi Harun mengimbau semua pihak untuk mengembalikan persoalan ini pada substansi hubungan antarlembaga yang saling menguatkan.
“Jadi kembali ke barak (substansinya). Hubungan TNI-Polri dan pemerintah satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun,” pungkasnya.
