BALIKPAPAN – Debat publik ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim berlangsung, Jumat (22/6) tadi malam, di Jl Syarifuddin Yoes Balikpapan.
Debat pamungkas yang dipandu I Made Kertayasa dan Frianti Ishana ini mengangkat tema “Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan Pemberantasan Korupsi”.
Debat dibagi enam sesi, mulai dari penyampaian visi misi, penajaman hingga saling lontar pertanyaan antar pasangan calon lalu ditutup closing statement.
Saat debat dimulai dengan penyampaian visi dan misi berdurasi 2 menit. Namun pasangan calon Isran Noor-Hadi Mulyadi tak ingin menyampaikannya secara langsung dengan alasan sudah terlalu sering baik saat debat pertama dan kedua maupun ketika melaksanakan tahapan kampanye.
“Dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, itu sudah menjadi kewajiban, jadi kami nggak mau banyak ngomong. Terpenting birokrasi harus simpel, baik dan cepat, yang tidak bisa melakukannya, ya diberantas saja,” kata Isran Noor yang kemudian ditambahkan Hadi Mulyadi.
Sementara ketika dikenai pertanyaan mengenai reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi hingga komitmen mundur dari jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur Kaltim ketika jadi tersangka korupsi, Syaharie Jaang menjawab akan menjalani kebijakan dari Menteri Dalam Negeri jika jabatannya dicabut.
“Siapa pun harus menjalani kebijakan Mendagri sebagai kepanjangtanganan Presiden bila ada kepala daerah atau wakilnya yang tersangkut perkara korupsi. Kita ikuti ketentuan dan kebijakan jika memang diberhentikan,” kata Jaang menjawab pertanyaan 14 anggota tim pakar.
Sementara Sofyan Hasdam dan Rizal Effendi lebih menekankan kepada lelang jabatan secara terbuka dan transparan agar terhindar dari praktik pejabat titipan atau nepotisme. Pasangan ini melihat beberapa kepala daerah termasuk pejabat terkait lainnya yang ditangkap KPK karena adanya praktik jual beli jabatan.
“Selama seluruh ASN memenuhi persyaratan administrasi maka peluangnya sama untuk menduduki sebuah jabatan. Kalau kita masih pilih-pilih, ini keluarga saya, ini kerabat dan kolega saya, bagaimana mungkin bisa terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ucap Hasdam.
Kemudian Rusmadi Wongso dan Safaruddin mendapatkan pertanyaan dari tim pakar mengenai penerapan Perda Nomor 10/2012 tentang Larangan Penggunaan Jalan Umum untuk Angkutan Kelapa Sawit dan Batubara. Mengingat jalan-jalan umum yang ada di Kaltim kerap dilintasi kendaraan berat dari usaha tambang dan perkebunan tersebut.
“Jalan arteri yang menghubungkan Kaltim dengan provinsi atau kota lain, seharusnya berkategori kelas 1. Tapi faktanya jalan di daerah kita adalah kelas 3, hanya mampu untuk tonase 8 ton. Langkah jangka pendeknya, kami akan menaati perda yang ada. Jangka panjangnya meningkatkan status jalan menjadi kelas 1 karena tidak ada alasan seperti angkutan sawit tidak bisa menggunakan jalan umum,” ujarnya.
Selama debat berlangsung, beberapa calon gubernur nampak saling sindir. Mulai dari kasus hukum, tambang ilegal, hingga upaya menjatuhkan lawan.
Isran Noor bahkan menuding tabloid Kaltim Independent didalangi oleh paslon Rusmadi-Safaruddin. Tabloid itu menyudutkan Isran dan Jaang. “Saya tidak menuduh, tapi curuiga dengan paslon nomor 4,” cetus Isran. Namun, tudingan itu langsung dibantah Rusmadi.
Debat yang terbagi enam sesi ini pun berakhir tepat pada pukul 22.22 Wita dan menjadi penutup putaran masa kampanye. Semua dikembalikan kepada masyarakat Kaltim yang menentukan pilihan dalam bilik suara pada 27 Juni mendatang.
“Ini merupakan akumulasi pamungkas dari debat pertama dan kedua sehingga masyarkaat Kaltim bisa mencoblos sesuai pilihan hati nuraninya,” kata Mohammad Taufik, Ketua KPU Kaltim.
Debat terakhir ini mendapat pengamanan ketat dari kepolisian dan TNI. Kepala Biro Operasi Polda Kaltim Kombes Pol Heri Heryandi menuturkan total petugas yang dikerahkan berjumlah 849 personel. (hn518/yud)
