KORANKALTIM.COM, NUNUKAN – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan mendapat perhatian dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Muhammad Nasir SPi, MM.
Nasir menilai, persoalan kelangkaan BBM di wilayah perbatasan tidak bisa terus diselesaikan dengan alasan yang sama setiap tahun, seperti kapal pengangkut yang menjalani docking maupun kendala administrasi distribusi. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem perencanaan distribusi energi, khususnya untuk daerah perbatasan seperti Nunukan.
"Ini bukan bencana alam, ini bencana manajemen. Setiap tahun, setiap kelangkaan, alasan yang sama. Kapal docking, surat menyurat telat, cuaca. Lalu rakyat yang antre berjam-jam, nelayan tidak melaut, harga eceran naik sampai Rp50 ribu per liter. Sampai kapan Nunukan diperlakukan seperti ini?" kata Nasir, Selasa (4/8/2026).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara yang membidangi sektor perekonomian dan energi, Nasir meminta Pertamina Patra Niaga memperbaiki pola distribusi BBM ke Nunukan.
Ia mengusulkan agar Pertamina menyiapkan skema kapal cadangan atau standby vessel untuk mengantisipasi gangguan distribusi ketika kapal utama harus menjalani perawatan. Selain itu, Nasir meminta agar jadwal docking kapal pengangkut BBM tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga pasokan ke Nunukan tetap berjalan.
"Nunukan adalah beranda NKRI, bukan daerah coba-coba. Harus ada skema kapal cadangan dan pengaturan jadwal docking yang matang. Jangan sampai dua kapal vital berhenti bersamaan, sementara masyarakat menjadi korban," ujarnya.
Nasir menegaskan, keberlangsungan pasokan BBM di wilayah perbatasan harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut dia, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga nelayan, pelaku usaha kecil, hingga sektor ekonomi lainnya yang bergantung pada ketersediaan energi. (Adv)
Editor: Aspian Nur
