KORANKALTIM.COM, JAKARTA – Pembangunan jalan di kawasan perbatasan menjadi salah satu agenda yang dibawa DPRD Kalimantan Utara dalam audiensi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
Pertemuan itu dilakukan setelah sebelumnya DPRD Kaltara menemui Kementerian Pekerjaan Umum. Kali ini, pembahasan diarahkan pada dukungan pendanaan dari pemerintah pusat agar kebutuhan infrastruktur di wilayah perbatasan bisa mendapat perhatian lebih.
Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM., hadir dalam pertemuan tersebut bersama Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, ST., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Ketua KADIN Kaltara.
Bagi Kaltara, pembangunan jalan di kawasan perbatasan bukan sekadar persoalan konektivitas. Infrastruktur tersebut juga berkaitan dengan akses masyarakat, distribusi barang serta aktivitas ekonomi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Pembangunan jalan di kawasan perbatasan membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Ini menjadi kebutuhan daerah yang harus terus kita sampaikan dan perjuangkan,” ujar Achmad Djufrie, pekan ini.
Ia menilai keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk menangani kebutuhan infrastruktur dengan skala yang besar, terutama di wilayah perbatasan.
DPRD Kaltara pun berharap audiensi tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui dukungan pendanaan untuk pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kebutuhan infrastruktur di perbatasan harus bisa mendapat perhatian dan dukungan anggaran, sehingga pembangunan dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” katanya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
