Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN- Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun sebagai bagian dari delapan program prioritas pendidikan nasional.
Program ini menambahkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tahap awal pendidikan formal sebelum jenjang Sekolah Dasar (SD).
Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menyatakan dukungannya namun meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan untuk segera menyesuaikan regulasi dan kesiapan infrastruktur pendidikan.
"Kalau Dinas Pendidikan ingin menerapkan wajib belajar 13 tahun, maka anak yang masuk SD perlu dilengkapi dengan bukti kelulusan atau ijazah TK. Namun, jika anak sudah berusia tujuh tahun ke atas, meski tanpa ijazah PAUD, tetap wajib diterima di SD," kata Budiono kepada awak media Senin (30/6/2025).
Usia anak tidak boleh menjadi penghambat akses pendidikan. Karena itu kebijakan wajib belajar harus dilaksanakan tanpa diskriminasi. “Kalau anak usia 7 atau 8 tahun tidak diterima hanya karena tidak punya ijazah PAUD, kita yang berdosa. Wajib belajar itu harus inklusif,” tegas Budiono.
Selain itu Budiono juga menyoroti pentingnya pendataan jumlah lembaga PAUD dan TK yang tersedia di Balikpapan. Hal ini penting agar sebanding dengan daya tampung bangku SD, baik negeri maupun swasta.
“Harus diketahui apakah jumlah TK dan PAUD di Balikpapan ini mencukupi. Jangan sampai anak-anak usia sekolah tidak mendapatkan tempat karena keterbatasan ruang belajar,” sebutnya.
Pemerintah harus memperhatikan keberadaan Tempat Pendidikan Alquran (TPA) yang selama ini belum banyak mendapat dukungan, padahal juga termasuk bagian dari pendidikan usia dini. “Saat ini pemerintah lebih banyak mendukung TK. Padahal TPA juga bagian dari pendidikan anak usia dini. Sarana dan prasarananya harus mendapat perhatian,” pungkas Budiono.
Editor: Aspian Nur
