Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Disdikbud Kaltim) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas asrama.
Desakan ini muncul setelah muncul surat edaran mengenai pungutan biaya asrama di satu dari beberapa sekolah negeri di Samarinda yang dinilai memberatkan wali murid.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menyampaikan, pemerintah perlu memastikan kecukupan alokasi anggaran untuk operasional asrama karena selama ini pembahasan mengenai pembiayaan belum pernah dilakukan secara terperinci sehingga diperlukan perhitungan riil agar penyusunan anggaran tahun berikutnya lebih tepat sasaran.
“Kami meminta pemerintah melalui Disdikbud, menghitung secara detail kebutuhan operasional asrama. Kalau memungkinkan, seluruh biaya bisa ditanggung pemerintah,” ujar Darlis kepada Korankaltim.com Senin (17/11/2025).
Di Kaltim, terdapat tiga sekolah negeri yang menyediakan fasilitas asrama yaitu SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 1 Sangatta Utara di Kutai Timur dan SMA Negeri 3 Tenggarong di Kutai Kartanegara.
Anggaran yang digelontorkan pemerintah saat ini hanya sekitar Rp1,56 Juta per siswa, sementara kebutuhan riil mencapai Rp2,6 Juta per siswa berasrama.
“Perbedaan kebutuhan dan anggaran ini menjadi penyebab munculnya persoalan di lapangan. Wajar jika akhirnya sekolah mencari tambahan biaya karena anggaran yang ada belum mencukupi,” ungkap Darlis.
Selama ini sebagian pengeluaran asrama memang ditutupi oleh kontribusi orang tua siswa, namun kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah menimbulkan kebingungan ketika para wali murid menerima surat edaran yang berisi pungutan tambahan untuk fasilitas asrama. “Kami ingin pemerintah provinsi melakukan hitungan yang benar-benar realistis terhadap kebutuhan asrama. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi polemik atau salah paham yang terjadi di antara sekolah dan orang tua siswa,” paparnya.
Diharapkan evaluasi dan penyusunan anggaran yang lebih akurat dapat memperkuat sistem pembiayaan pendidikan di Kaltim. Langkah ini dinilai penting agar visi pendidikan gratis dapat terwujud secara konsisten, tanpa menambah beban finansial bagi masyarakat.
Editor: Aspian Nur
