Penulis : M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti ancaman ketimpangan kualitas pendidikan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur di tengah target besar menuju Indonesia Emas 2045.
Tanpa pembenahan serius terhadap ekosistem pendidikan, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban sosial di masa depan.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Masih banyak persoalan mendasar pendidikan di daerah yang belum terselesaikan, mulai dari kesenjangan kualitas sekolah, distribusi guru yang belum merata, hingga keterbatasan sarana pendidikan di sejumlah wilayah.
“Kalau bicara Indonesia Emas 2045, maka yang paling penting sebenarnya adalah kualitas manusianya. Jangan sampai kita punya bonus demografi, tetapi kualitas pendidikan tertinggal,” sebut Hetifah.
Tantangan pendidikan di Kalimantan Timur akan semakin kompleks seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebutuhan tenaga kerja kompeten, penguasaan teknologi, dan kemampuan adaptasi generasi muda dinilai akan menjadi penentu daya saing daerah di masa depan.
Pendidikan saat ini tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Karena itu, penguatan kualitas guru disebut menjadi kunci utama dalam membangun SDM unggul.
Dalam kesempatan tersebut, Hetifah juga menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang disusun DPR RI. Ia mengatakan regulasi itu diarahkan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan nasional, memperkuat profesionalisme guru, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta mempercepat transformasi digital pendidikan.
Namun dirinya mengingatkan digitalisasi pendidikan juga menyimpan tantangan baru, terutama terkait kesenjangan akses teknologi antara sekolah perkotaan dan daerah pinggiran. Jika tidak diantisipasi, kondisi itu dinilai dapat memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan.
“Kita tidak ingin transformasi digital justru menciptakan kesenjangan baru. Karena itu pemerataan akses dan kesiapan guru harus berjalan beriringan,” katanya.
Sementara Ketua Tim Kerja Regulasi dan Supervisi Direktorat Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK Kemendikdasmen RI Jabang Tutuka menyoroti masih adanya persoalan distribusi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik di berbagai daerah. “Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata,” ujar Tutuka.
Kabid Pembinaan SD Disdikbud Kota Samarinda, Andi Tenri Sumpala juga menekankan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah dan guru. Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga sektor usaha
“Keterlibatan keluarga, masyarakat, dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat,” sebut Tenri.
Dalam sesi diskusi, Kepala BGTK Kalimantan Timur Wiwik Setiawati dan Ketua Umum PGRI Kaltim Yonathan Palinggi turut menyoroti tantangan pendidikan di era transformasi digital. “Guru dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama pembelajaran,” jelasnya.
Menutup kegiatan tersebut, Hetifah berharap momentum Hardiknas dan Harkitnas menjadi titik kebangkitan pendidikan di Kalimantan Timur. Ia menilai keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan daerah menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, dan mampu bersaing di era global. (*)
