Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Praktisi pendidikan menilai mekanisme distribusi program seragam gratis perlu dibenahi agar manfaatnya dapat dirasakan siswa sejak awal tahun ajaran baru.
Pandangan tersebut disampaikan Praktisi Pendidikan, Abdul Rozak, menyusul masih terjadinya keterlambatan penyaluran seragam gratis bagi siswa SMA, SMK, MA sederajat, dan SLB di Kaltim.
Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan yang sangat membantu masyarakat karena mampu mengurangi beban biaya pendidikan.
Namun, dia menilai manfaat program menjadi kurang optimal ketika seragam baru diterima beberapa bulan setelah kegiatan belajar mengajar dimulai.
“Program ini bagus karena semua siswa mendapat manfaat, tetapi persoalannya hanya pada keterlambatan distribusi yang sudah terjadi dalam dua tahun terakhir,” ujar Abdul Rozak, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, tujuan utama program seragam gratis adalah memastikan siswa bisa memulai sekolah dengan perlengkapan yang sama tanpa membebani orang tua. Karena itu, seragam seharusnya sudah diterima sebelum atau saat hari pertama masuk sekolah.
“Dengan adanya keterlambatan distribusi tentunya juga membuat sebagian orang tua terpaksa membeli atau menalangi biaya seragam terlebih dahulu agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman,” ucapnya.
Kondisi tersebut dinilainya akan mengurangi tujuan awal program sebagai bantuan bagi masyarakat. Selain berdampak pada ekonomi keluarga, Abdul Rozak juga menyoroti dampak psikologis bagi siswa.
“Anak yang belum memiliki seragam pastinya berpotensi merasa berbeda atau tersisih di tengah teman-temannya, sebab masih menunggu seragam yang di janjikan oleh pemerintah,” katanya.
Walaupun diakuinya, sekolah dapat memberikan toleransi dengan memperbolehkan siswa mengenakan pakaian lain sementara waktu, tetapi menurut Abdul Rozak, kondisi tersebut tetap berisiko menurunkan rasa percaya diri siswa.
Untuk mengatasi persoalan ini, dirinya mengusulkan perubahan pola distribusi seragam.
“Kita menyarankan pemerintah busa memangkas rantai birokrasi agar proses pengadaan dan penyaluran berlangsung lebih cepat,” tuturnya.
Salah satu solusi yang ditawarkan ialah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah (UKM) penjahit yang telah ditunjuk pemerintah. Dengan demikian, proses produksi seragam dapat dilakukan lebih dekat dengan sekolah.
Editor: Erwin
