Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Masa Sidang III yang digelar secara maraton, Selasa (28/7/2026), terpaksa diskors menyusul aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan.
Skorsing diusulkan sebagai upaya membuka ruang komunikasi agar agenda strategis daerah tetap dapat berjalan dengan baik.
Paripurna ke-12, ke-13, dan ke-14 yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani serta dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri itu membahas sejumlah agenda penting, mulai dari persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2026 beserta prognosis enam bulan berikutnya, hingga penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Namun, di tengah jalannya rapat, Fraksi PDI Perjuangan yang memiliki 16 anggota menyatakan walk out dari ruang sidang. Sebanyak 15 anggota fraksi meninggalkan ruang rapat, sementara Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani tetap berada di ruang sidang untuk menjalankan tugasnya memimpin jalannya rapat paripurna. Aksi walk out berlangsung pada Rapat Paripurna ke-12.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Desman Minang Endianto, mengusulkan agar rapat paripurna diskors selama 15 hingga 30 menit.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan melakukan komunikasi internal sehingga dinamika yang terjadi tidak menghambat agenda sidang.
“Harus diselesaikan secara bersama-sama. Apalagi Pak Ketua ini kan dari Fraksi PDIP. Jadi maksud kami dari Fraksi PKB, kalau bisa kita skorsing dulu rapat paripurna ini 15 atau 30 menit. Kan waktu Ashar juga ini, barangkali ada upaya diskusi yang cepat oleh Fraksi PDIP sehingga tidak menghambat jalannya sidang paripurna,” ucap Desman dalam forum rapat.
“Saya kira kita juga menghargai sikap PDIP yang hari ini dinyatakan oleh ketua fraksinya. Maka kami dari PKB mengusulkan untuk skorsing,” sambungnya.
Usulan tersebut sebagai upaya Fraksi PKB agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Skorsing diharapkan menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk membangun komunikasi sehingga pembahasan agenda-agenda strategis daerah dapat dilanjutkan secara kondusif.
Menanggapi masukan, pimpinan sidang pun memutuskan untuk diskors jalannya rapat paripurna. “Baiklah rapat kita skors,” tegas Ahmad Yani.
Editor: Erwin
