Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) buka suara usai aksi walkout dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar, Selasa (28/7/2026).
Aksi tersebut terjadi di sela-sela pembahasan Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemkab Kukar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pada hari yang sama, DPRD Kukar juga menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Selanjutnya, Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang III membahas penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 oleh Pemkab Kukar.
Menanggapi dinamika yang terjadi, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, M. Andi Faisal meminta publik tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap sikap fraksinya.
“Jangan berpikiran negatif dulu. PDI Perjuangan tetap mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan program Kukar Idaman Terbaik,” tegasnya kepada awak media usai rapat.
Menurutnya, terdapat sejumlah agenda strategis yang perlu dikaji secara lebih mendalam, mulai dari persoalan pegawai hingga kondisi fiskal daerah yang dinilai cukup ketat pada tahun anggaran mendatang.
Fraksi PDI Perjuangan telah mencermati dokumen KUA-PPAS 2027 dan masih menemukan beberapa poin yang memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama tim ahli maupun internal fraksi.
“Kami ingin mencari solusi terbaik. Fiskal kita tahun depan sangat mepet, kondisi keuangan daerah juga belum benar-benar stabil. Karena itu kami mencoba mendesain ulang beberapa hal agar nantinya bisa kami komunikasikan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ical sapaan akrabnya tegaskan, masukan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif kebijakan yang konstruktif sehingga penyusunan APBD 2027 benar-benar selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan masyarakat.
Selain mempertimbangkan kajian tim ahli, pembahasan internal juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan partai.
“Ada beberapa masukan dari tim ahli dan teman-teman di internal fraksi. Kami sepakat untuk mendiskusikannya terlebih dahulu, termasuk berkoordinasi dengan Ketua DPC. Sebagai sekretaris fraksi, saya menjalankan amanah partai,” jelasnya.
Ical menegaskan, sikap fraksinya justru bertujuan mengantisipasi potensi persoalan dalam pelaksanaan anggaran di masa mendatang.
Menurutnya, penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara kemampuan fiskal dengan kebutuhan belanja daerah.
“Kami berharap perjalanan pemerintahan pada 2027 tetap stabil, tidak ada goncangan, terutama terkait penempatan anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Lebih baik kita pelan-pelan, tetapi pasti,” harapnya.
Ia memastikan Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dalam waktu dekat serta terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah demi menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kukar. “Yang pasti aman-aman saja ya jangan berpikiran negatif,” tandasnya.
Editor: Erwin
