Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyesalkan aksi walkout yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan saat Rapat Paripurna DPRD Kukar, Selasa (28/7/2026), dalam agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Meski demikian, Aulia memastikan agenda penyampaian dokumen perencanaan anggaran tersebut tetap berjalan dengan baik dan lancar sesuai mekanisme yang berlaku.
“Alhamdulillah penyampaian KUA-PPAS Tahun 2027 bisa berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya,” ujar Aulia kepada wartawan usai rapat paripurna.
Dalam paparannya, Pemkab Kukar masih memproyeksikan kapasitas fiskal daerah tahun 2027 berada pada kisaran Rp5,5 triliun, sembari menunggu kepastian transfer dari pemerintah pusat, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sumber-sumber pendapatan lainnya.
Menurut Aulia, pemerintah menyusun proyeksi secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan keuangan pada masa mendatang.
“Kita belum berani memasukkan proyeksi pendapatan yang belum pasti. Kalau dipaksakan masuk tetapi ternyata tidak terealisasi, ujungnya bisa menjadi utang. Kita berusaha menjaga agar tahun 2027 tidak terbebani utang baru, atau kalau pun ada bisa diminimalkan,” tegasnya.
Menanggapi aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan, Aulia mengaku menyayangkan sikap tersebut karena agenda paripurna masih sebatas penyampaian arah kebijakan pemerintah daerah.
Ia menegaskan seluruh materi yang disampaikan merupakan penjabaran visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik yang menjadi arah pembangunan selama periode 2025–2030.
“Yang kami sampaikan melalui kebijakan ini adalah visi besar Kukar Idaman Terbaik. Kalau ada yang tidak ingin mendengarkan penyampaian visi itu, tentu masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana sikap tersebut terhadap visi pembangunan daerah,” katanya.
Meski demikian, Aulia menghormati sikap politik setiap fraksi di DPRD dan menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur keputusan politik masing-masing fraksi.
“Setiap orang berhak bersikap sesuai kewenangannya. Kami tidak punya kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan tetap berada di ruang sidang. Itu merupakan hak mereka,” ujarnya.
Aulia juga mengapresiasi fraksi-fraksi lain yang tetap mengikuti jalannya rapat hingga selesai dan menyimak pemaparan pemerintah mengenai arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Alhamdulillah fraksi-fraksi yang lain tetap mengikuti penyampaian dan mendengarkan poin-poin visi besar yang akan kita wujudkan pada 2027,” sebutnya
Dalam kesempatan itu, Aulia juga menjelaskan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp4 miliar hingga hampir Rp5 miliar untuk pembangunan fasilitas sekolah di Kecamatan Loa Janan.
Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut memenuhi ketentuan karena masuk kategori kondisi mendesak yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
“BTT memang digunakan untuk kondisi bencana, darurat, dan keadaan mendesak. Kondisi sekolah di Loa Janan termasuk kategori mendesak karena kalau tidak segera dibangun, anak-anak harus terus menumpang di sekolah lain dengan sistem belajar pagi dan sore,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah daerah tengah menyelesaikan administrasi dan tahapan perencanaan proyek agar seluruh proses pembangunan tetap sesuai aturan.
Ia menargetkan pembangunan sekolah tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026 sehingga pada awal tahun ajaran berikutnya para siswa sudah dapat kembali belajar di gedung baru.
“Target kami akhir tahun ini pekerjaan selesai. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mundur, tetapi seluruh tahapan administrasi juga harus dipenuhi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
Editor: Erwin
