Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Dinamika politik dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), termasuk aksi walkout Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna, diharapkan tidak mengganggu fokus pada program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Ince Raden, menilai perbedaan pandangan di legislatif merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia menegaskan seluruh pihak harus tetap mengedepankan kepentingan publik, terutama pada sektor-sektor fundamental yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dalam kondisi apa pun, anggaran pendapatan dan belanja, khususnya di bidang pendidikan, harus tetap menjadi prioritas. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan Kutai Kartanegara,” katanya kepada Korankaltim.com, Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini berbagai program pendidikan telah berjalan dan perlu terus diperkuat. Mulai dari peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah, program beasiswa, hingga pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru maupun tenaga kependidikan.
Menurut Ince Raden, perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Unikarta, yang saat ini membina sekitar 3.000 mahasiswa, terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang nantinya dapat berkontribusi bagi pembangunan Kukar.
“Kami di Unikarta selama ini mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Mahasiswa yang kami bina diharapkan menjadi bagian dari pembangunan daerah di masa mendatang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia memahami setiap fraksi maupun partai politik memiliki gagasan, program, dan aspirasi yang diperjuangkan sesuai dengan konstituennya. Namun, di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah, penentuan skala prioritas menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
“Program-program prioritas harus tetap mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan merupakan sektor yang sangat mendasar sehingga harus menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menghadapi tantangan akibat menurunnya pendapatan. Situasi tersebut, menurutnya, menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap arif dan bijaksana dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
“Dengan anggaran yang terbatas, setiap rupiah harus dibelanjakan sesuai skala prioritas agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Terkait dinamika politik yang terjadi di DPRD, Ince Raden memilih tidak memasuki ranah politik praktis. Ia menekankan pembahasan KUA-PPAS sebaiknya tetap berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pemerintah dan pembahasan bersama DPRD.
Ia berharap seluruh proses pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.
“Saya tidak ingin masuk ke aspek politis. Silakan setiap fraksi membedah RPJMD maupun RKPD sebagai pedoman untuk menyukseskan program-program pembangunan yang telah direncanakan, Kukar Idaman sejauh ini sudah bagus dan ditambah lagi Kukar Idaman Terbaik. Kami harap sektor pendidikan tetap prioritas dan aspek fundamental lainnya,” tutupnya.
Editor: Erwin
