Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemprov Kaltim memastikan belum ada regulasi yang melarang kendaraan berpelat luar daerah untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kaltim.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul usulan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud yang mendorong agar kendaraan berpelat luar tidak menggunakan kuota BBM bersubsidi Kaltim.
Banyaknya kendaraan pelat luar yang beroperasi di Benua Etam menurutnya berpengaruh pada kuota BBM dan menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih menegaskan hingga kini belum ada aturan yang melarang kendaraan berpelat luar Kaltim menggunakan BBM bersubsidi di wilayah Benua Etam.
"Belum ada regulasi yang mengatur kendaraan berpelat luar KT dilarang atau tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi di Kaltim," sebut Heni, Sabtu (11/7/2026).
Meski begitu Pemprov Kaltim bersama Biro Ekonomi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tengah menyiapkan regulasi untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Satu diantara opsi yang dibahas ialah mendorong kendaraan berpelat luar yang telah beroperasi di Kaltim segera melakukan mutasi menjadi pelat KT.
"Aturan sedang disiapkan, kita terus mencari solusi supaya kendaraan pelat luar yang beroperasi lebih dari enam bulan segera mengurus mutasi ke wilayah Kaltim," katanya.
Saat disinggung terkait maraknya penjualan BBM eceran, Heni menyatakan SPBU sebenarnyatelah menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltim Nomor 510/7664/EK tentang Menjaga Stabilisasi Ketersediaan Pasokan BBM Jenis BBM Tertentu (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).
Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga ketersediaan BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan.
Editor: Aspian Nur
