Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Menjelang rampungnya pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menyiapkan skema pengelolaan layanan demi mempermudah pembayaran transaksi serta penyampaian pengaduan masyarakat.
Pekerjaan jargas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini ditargetkan beroperasi penuh pada Agustus hingga September 2026 sesuai masa kontrak.
Pemkot Samarinda mengusulkan agar sistem pembayaran retribusi pelanggan melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sekarang berganti nama menjadi Bank Samarinda.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengungkapkan, usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pertemuan bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
"Yang paling saya tertarik itu sistem pembayaran dengan melibatkan BPR kita. Jadi orang nanti bayar ke BPR," kata Marnabas.
Selain skema pembayaran, pemkot mendorong pembentukan sekretariat layanan pelanggan di pusat kota yang ditempatkan berdampingan dengan kantor BPR.
Keberadaan sekretariat dirancang sebagai pusat aduan terpadu agar warga memiliki kepastian saat menghadapi gangguan teknis. Sebab, selama ini masyarakat kerap kali merasa bingung ketika ingin menyampaikan pengaduan.
"Jadi kalau apinya kecil, ada kebocoran, atau ada gangguan, masyarakat tahu harus mengadu ke mana," tambahnya.
Saat ini pengerjaan fisik di lapangan telah memasuki tahap pengujian jaringan. Pemkot Samarinda pun meminta kontraktor pelaksana memastikan seluruh bekas area galian dipadatkan secara sempurna agar tidak memicu kerusakan atau penurunan badan jalan.
Disamping penataan layanan, komitmen dan keseriusan pemkot dalam mengawal proyek ini diharapkan menjadi pertimbangan Kementerian ESDM untuk memberikan alokasi kuota tambahan jargas pada 2027 mendatang.
"Kementerian ESDM juga melihat daerah mana yang memang berminat dan fokus. Kalau kita betul-betul membantu, tentu harapannya ada penambahan lagi," jelas Marnabas.
Sebagai informasi, Kota Samarinda memperoleh alokasi sebanyak 7.619 sambungan rumah (SR) jargas dari pemerintah pusat. Selain bebas biaya pemasangan jaringan, setiap rumah tangga penerima manfaat turut memperoleh fasilitas kompor gas dua tungku.
Editor: Aspian Nur
