Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Banjir yang kerap merendam sejumlah kawasan di Kota Samarinda dinilai tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembangunan drainase maupun sistem pengendalian internal di dalam kota.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil peran utama untuk memimpin gerakan bersama lintas kabupaten dan kota.
Langkah kolaboratif ini dinilai penting guna menangani persoalan banjir kiriman yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama genangan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, penanganan banjir dan tanah longsor, tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja.
Kerusakan lingkungan di kawasan hulu memberikan dampak langsung hingga ke wilayah hilir, termasuk Samarinda.
“Kiriman itu terjadi karena keseimbangan alam di daerah-daerah hinterland (kawasan hulu/penyangga) akibat aktivitas masa lalu telah menimbulkan dampak. Restorasi terhadap lingkungan kita sangat penting,” jelas Andi Harun.
Penanganan persoalan ini disebutnya bukan sekadar agenda satu atau dua daerah, melainkan isu bersama yang mendesak untuk diselesaikan dalam lingkup Pemprov Kaltim.
“Perlu ada kepeloporan dari provinsi untuk membangun keseragaman gerakan dengan kabupaten dan kota yang ada di Kaltim,” lanjutnya.
Koordinasi antarpemerintah daerah tersebut diharapkan tidak berhenti pada kesepahaman lisan, melainkan diwujudkan dalam bentuk regulasi yang terikat dan terintegrasi.
Aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang mengabaikan keseimbangan lingkungan terbukti meningkatkan risiko bencana, mulai dari tanah longsor hingga banjir.
“Tidak cukup hanya dengan komitmen-komitmen lisan, tetapi kalau perlu dibangun sebagai sebuah komitmen kebijakan bersama,” tegasnya.
Persoalan banjir di Samarinda memang tidak sepenuhnya dipicu oleh curah hujan lokal. Sebagian genangan berasal dari luapan air di wilayah hulu, terutama dari Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut, limpasan air mengalir melalui Desa Budaya Pampang menuju Bendungan Benanga di Lempake. Ketika kapasitas bendungan terlampaui, air meluap ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus hingga memicu genangan di kawasan Samarinda Utara, Sungai Pinang, hingga Samarinda Kota.
Kelurahan Tani Aman di Kecamatan Loa Janan Ilir kerap menerima luapan air yang dipengaruhi oleh kondisi hulu Sungai Mahakam.
Guna menanggulangi persoalan tersebut, Pemkot Samarinda terus menggulirkan berbagai langkah teknis sepanjang 2026. Upaya itu meliputi pengerukan rutin sedimentasi drainase, pembangunan saluran air di sejumlah kecamatan, hingga rencana pembuatan sodetan di kawasan Jalan Gunung Cermai.
Selain itu, pembangunan fisik kolam retensi seluas 2,6 hektare beserta pintu air di kawasan Sempaja Lestari Indah (SLI) telah rampung dikerjakan. Fasilitas penampungan ini diperkirakan mampu menampung hingga 50 ribu meter kubik air saat beban limpasan meningkat.
Pemkot Samarinda juga mematangkan pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) serta menyelesaikan persoalan penyempitan Sungai Loa Lai di Kelurahan Harapan Baru.
Pengerahan alat berat dan ekskavator terus dilakukan untuk membersihkan endapan lumpur dan sampah pada titik-titik rawan banjir melalui aksi gotong royong massal.
Di samping penanganan bencana hidrometeorologi, edukasi mengenai mitigasi bencana geologi juga perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami bahwa wilayah Kaltim, khususnya Samarinda, tidak sepenuhnya bebas dari risiko bencana.
“Kita sering mendengar narasi historis Samarinda atau Kaltim aman dari kebencanaan. Faktanya, kita tetap harus waspada,” tandasnya.
Editor: Erwin
