Penulis: M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal pemerintah pusat dan realitas pengelolaan keuangan daerah dinilai menjadi salah satu penghambat utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, mengatakan bahwa perencanaan dan realisasi belanja daerah sangat bergantung pada kepastian waktu serta besaran transfer dari pemerintah pusat.
Ketika transfer datang terlambat atau berubah kebijakannya, ruang fiskal daerah menjadi sempit dan belanja strategis sulit dijalankan sesuai rencana.
Menurutnya, saat ini belanja daerah masih difokuskan pada fungsi-fungsi dasar seperti infrastruktur, belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Pola ini mencerminkan peran APBD sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi lokal, terutama di daerah yang basis ekonominya belum sepenuhnya ditopang sektor swasta.
Ia pun menilai ketidakpastian kebijakan fiskal dari pusat membuat daerah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi daerah dituntut menjaga pertumbuhan dan mengendalikan inflasi, namun di sisi lain ruang belanja justru dibatasi oleh keterlambatan dan pengetatan transfer.
“Daerah sering berada di situasi serba salah. Target ekonomi diminta tinggi, tapi instrumen fiskalnya tidak disiapkan dengan konsisten,” ujar Purwadi,m kepada Korankaltim.com, Senin (22/12/2025)
Ia menjelaskan, kondisi ini kerap berujung pada penumpukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Namun, tingginya SiLPA tidak selalu mencerminkan rendahnya daya serap, melainkan akibat ketidaktepatan waktu penyaluran dana dari pusat.
Situasi tersebut juga tercermin dalam dinamika keuangan daerah yang dipaparkan, di mana belanja daerah cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran karena menunggu kepastian transfer.
Purwadi mengingatkan, kebijakan fiskal yang tidak selaras berpotensi menekan perputaran uang di daerah. Ketika belanja tertahan, pendapatan masyarakat ikut terdampak, yang kemudian menurunkan daya beli dan aktivitas ekonomi.
“Efeknya berantai. Belanja tertahan, pendapatan turun, konsumsi melemah, dan ekonomi daerah melambat,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah pusat perlu mengubah pendekatan kebijakan fiskal dari pola seragam menjadi berbasis karakter wilayah. Kondisi daerah penghasil, kawasan industri, hingga wilayah terpencil memiliki tantangan fiskal yang berbeda dan tidak bisa disamakan.
Menurut Purwadi, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tanpa itu, target pertumbuhan nasional berisiko tidak tercapai karena ekonomi daerah bergerak tidak optimal.
“Pusat dan daerah itu satu sistem. Kalau tidak sejalan, yang dirugikan bukan hanya daerah, tapi ekonomi nasional,” pungkasnya.
Editor: Erwin
