Penulis : M Rafik
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Realisasi belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada triwulan IV tahun 2025 lalu menunjukkan perlambatan signifikan. Secara tahunan, kinerja belanja justru mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya.
Total realisasi belanja tercatat sebesar Rp44,82 Triliun atau 79,54 persen dari pagu tahun 2025. Angka ini terkontraksi 19,19 persen secara tahunan (yoy), berbanding terbalik dengan triwulan III 2025 yang masih mencatat pertumbuhan 1,97 persen (yoy).
Perlambatan ini terjadi hampir merata di daerah dengan porsi anggaran besar. Sejumlah wilayah seperti Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara hingga Berau menjadi kontributor utama penurunan kinerja belanja.
Kondisi tersebut tidak lepas dari penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini berdampak langsung pada pemangkasan belanja, terutama pada pos belanja barang dan belanja modal.
Disisi lain, tekanan juga datang dari menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota, sehingga ruang fiskal daerah semakin terbatas untuk melakukan ekspansi belanja.
Secara spasial, kontraksi terdalam terjadi di Kota Bontang yang mencatat realisasi sebesar Rp1,55 Triliun atau 86,47 persen dari pagu. Kinerja tersebut anjlok hingga 49,85 persen (yoy), jauh lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh 0,36 persen.
Sebaliknya, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya daerah yang mampu mencatat pertumbuhan positif. Realisasi belanja daerahnya mencapai Rp1,95 Triliun atau 79,09 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 34,38 persen (yoy). Sementara itu, beberapa daerah lain juga mengalami tekanan cukup dalam. Kabupaten Kutai Barat terkontraksi 28,53 persen, Kutai Timur 30,54 persen, serta Penajam Paser Utara sebesar 31,04 persen (yoy).
Situasi ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di tengah penurunan pendapatan daerah telah menahan laju belanja pemerintah daerah. Dampaknya, aktivitas ekonomi yang bergantung pada belanja pemerintah berpotensi ikut melambat pada periode tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan menilai, perlambatan belanja daerah merupakan konsekuensi dari kebijakan penyesuaian fiskal yang tengah berlangsung. “Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah memang berdampak pada penurunan realisasi belanja, khususnya pada belanja barang dan modal. Di sisi lain, tekanan pada pendapatan daerah juga ikut membatasi ruang fiskal pemerintah daerah,” kata Jajang.
Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih dalam. “Ke depan, optimalisasi pendapatan daerah serta percepatan belanja yang lebih produktif menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur,” sebut Jajang.
Editor: Aspian Nur
