KORANKALTIM.COM, JAKARTA – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memanfaatkan audiensi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan penanganan jalan Malinau-Krayan. Ruas tersebut dinilai menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan pembahasan tidak hanya menyoroti kondisi jalan yang mengalami kerusakan, tetapi juga langkah konkret agar persoalan itu mendapat perhatian lintas kementerian.
Menurut dia, BNPP memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi antara daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam mempercepat koordinasi terkait kebijakan dan dukungan anggaran.
“Kami berharap BNPP menjadi penghubung dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan, sehingga percepatan pembangunan jalan di kawasan perbatasan bisa memperoleh dukungan yang lebih kuat,” kata Muddain, pekan ini.
Ia menjelaskan, kondisi ruas Malinau-Krayan yang terus memburuk telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mobilitas warga terganggu, distribusi logistik tidak berjalan optimal, harga kebutuhan pokok maupun bahan bakar minyak meningkat, sementara ketergantungan terhadap pasokan barang dari Malaysia semakin tinggi.
Situasi tersebut, lanjut Muddain, menunjukkan bahwa penanganan infrastruktur perbatasan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
“Persoalan ini bukan semata soal jalan rusak. Yang dipertaruhkan adalah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar. Karena itu, kami ingin ada langkah bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tutupnya. (Adv)
