KORANKALTIM.COM, NUNUKAN - Persoalan kelangkaan BBM yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan dinilai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Muhammad Nasir SPi, MM, sebagai tanda belum kuatnya infrastruktur energi di wilayah perbatasan.
Nasir mengatakan, salah satu persoalan utama distribusi BBM di Nunukan adalah ketergantungan pasokan yang masih bergantung dari Tarakan. Kondisi tersebut membuat wilayah perbatasan rentan mengalami gangguan pasokan ketika terjadi kendala distribusi.
Nunukan yang berada di kawasan strategis perbatasan negara sudah seharusnya memiliki fasilitas penyimpanan BBM sendiri.
"Sudah puluhan tahun Nunukan menjadi wilayah perbatasan yang memiliki peran penting, tetapi sampai hari ini belum memiliki Depo BBM sendiri. Semua masih bergantung dari Tarakan," kata Nasir Selasa (4/8/2026).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara, Nasir meminta pemerintah pusat melalui BPH Migas dan pihak terkait segera mendorong pembangunan Depo atau Fuel Terminal BBM di Nunukan.
Selain pembangunan fasilitas penyimpanan, ia juga mengusulkan adanya cadangan stok BBM untuk mengantisipasi kondisi darurat distribusi.
"Kami mendesak pembangunan Depo BBM Nunukan dan penyediaan buffer stock minimal 30 hari. Ini bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi bagian dari kedaulatan energi di wilayah perbatasan," ujarnya.
Nasir menilai, keberadaan fasilitas tersebut penting agar masyarakat Nunukan tidak terus menjadi pihak yang terdampak ketika terjadi gangguan pengiriman BBM.
Pemerintah harus melihat persoalan energi di perbatasan sebaagai kebutuhan strategis, bukan hanya persoalan distribusi rutin.
"Daerah perbatasan harus mendapatkan kepastian pasokan energi. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam situasi yang sama setiap kali ada kendala distribusi," tutupnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
